Wabah Campak Bangladesh: Kegagalan Vaksinasi yang Merenggut Nyawa Ratusan Anak
Baca dalam 60 detik
- Bangladesh mencatat hampir 750 kematian akibat campak sejak Maret 2025, mayoritas anak-anak, setelah sebelumnya dianggap hampir bebas penyakit.
- Keterlambatan pengadaan vaksin oleh pemerintah transisi, dampak pandemi COVID-19, dan libur Lebah disebut sebagai pemicu ledakan kasus.
- Para ahli memperingatkan bahwa wabah ini adalah bukti betapa rentannya sistem kesehatan jika cakupan imunisasi terganggu, menjadi pelajaran bagi negara lain termasuk Indonesia.

Ratusan anak di Bangladesh meninggal akibat campak dalam waktu singkat, mengubah negara yang nyaris bebas penyakit itu menjadi episentrum wabah yang memilukan. Sejak Maret 2025, data pemerintah mencatat hampir 750 kematian—sebagian besar balita—dari lebih dari 120.000 kasus suspek dan terkonfirmasi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya memuji kemajuan Bangladesh, namun kini semuanya runtuh dalam hitungan bulan.
Di bangsal campak Rumah Sakit Medical College Mymensingh, kapasitas 32 tempat tidur harus menampung 130 pasien. Keluarga berbaring di lantai lorong, menunggu anak-anak mereka yang kesulitan bernapas. Bayi Arafat, empat bulan, meninggal setelah 15 hari dirawat dengan pneumonia dan gagal jantung—komplikasi campak. Ayahnya, Mohammad Alam Mia, menghabiskan seluruh tabungan dan berutang untuk biaya pengobatan, tetapi sia-sia.
Unicef menyebut wabah ini sebagai "badai sempurna" akibat beberapa faktor. Yang utama adalah dugaan penundaan pemesanan vaksin oleh pemerintah transisi pasca-penggulingan Sheikh Hasina pada 2024. Pemerintahan Muhammad Yunus disebut ingin mengevaluasi pemasok baru dan merestrukturisasi pembiayaan, sehingga vaksin tidak tersedia tepat waktu. Juru bicara Unicef, Miguel Mateos Muñoz, mengaku sudah memperingatkan risiko kesenjangan vaksin, namun tidak diindahkan.
Pejabat kesehatan era Yunus membantah adanya kekurangan vaksin. Syedur Rahman, mantan pejabat tinggi kementerian kesehatan, menyatakan bahwa komunikasi Unicef tidak berisi peringatan spesifik tentang wabah. Ia menambahkan bahwa proses pengadaan yang kompetitif justru disarankan oleh lembaga PBB lain demi efisiensi biaya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya: klinik-klinik kehabisan stok vaksin sejak awal tahun.
Faktor lain yang memperparah adalah pandemi COVID-19 yang menunda imunisasi rutin, tidak adanya kampanye vaksinasi massal campak-rubela sejak 2020, serta mobilitas tinggi saat libur Lebah. Akibatnya, virus yang sangat menular ini menyebar cepat di komunitas padat. Bangladesh kini mencatat rata-rata 1.000 kasus suspek per hari, meskipun pemerintah dan Unicef telah meluncurkan kampanye darurat pada April dan memvaksinasi lebih dari 18,4 juta anak.
Kisah Mosammat Nila Akhter menggambarkan kegagalan sistem. Bayinya, Maliha (10 bulan), tidak mendapat vaksin karena stok kosong pada Februari. Sebulan kemudian, ia dirawat dengan pneumonia dan ruam campak. Tak ada tempat tidur, mereka menunggu berjam-jam hingga akhirnya mendapat ruang ICU setelah berkeliling rumah sakit. "Siapa yang harus disalahkan? Pemerintah karena anak saya tidak divaksin?" ujarnya dengan air mata.
Menteri Kesehatan Sardar Sakhawat Hossain mengakui tekanan pada sistem, namun menganggapnya wajar untuk negara berpenduduk 170 juta. Ia menyebut fasilitas akomodasi memang rendah, tetapi "kami sudah mengelola". Namun, pakar kesehatan masyarakat Mushtuq Husain menolak pernyataan itu. Menurutnya, ini bukan lagi wabah, melainkan epidemi. "Angka yang dilaporkan hanyalah puncak gunung es. Tidak bisa diterima bahwa setiap hari anak-anak meninggal karena penyakit yang seharusnya bisa dicegah," tegasnya.
Wabah campak Bangladesh bukan kasus terisolasi. Inggris yang sempat dinyatakan bebas campak kehilangan status itu tahun ini, sementara Amerika Serikat juga mencatat peningkatan kasus. Di kedua negara, cakupan vaksinasi pada anak di bawah lima tahun masih di bawah ambang 95% yang diperlukan untuk kekebalan kelompok. Para ahli memperingatkan bahwa setiap celah dalam imunisasi dapat memicu ledakan serupa.
Bagi Indonesia, wabah ini menjadi pengingat keras. Cakupan imunisasi dasar lengkap nasional sempat menurun selama pandemi, dan beberapa daerah masih memiliki angka vaksinasi rendah. Pemerintah Indonesia telah melakukan kampanye kejar imunisasi, tetapi konsistensi pengadaan vaksin dan pengawasan rantai dingin tetap menjadi tantangan. Pertanyaannya, apakah sistem kesehatan Indonesia cukup tangguh untuk mencegah skenario serupa? Atau akankah kelengahan administratif kembali menelan korban jiwa?



