Predatory Peace: Mengapa Perdamaian di Sudan Selatan Justru Melanggengkan Ekonomi Perang

Empat belas tahun setelah merdeka dari Sudan, Sudan Selatan masih terperangkap dalam lingkaran setan: perdamaian yang ditandatangani elite politik justru menjadi alat untuk melanggengkan ekonomi perang. Sebuah studi terbaru mengungkap bahwa kesepakatan damai yang berganti-ganti—dari perjanjian 2015 yang gagal hingga Revitalised Agreement 2018 yang terus ditunda implementasinya—tidak mengakhiri kekerasan, melainkan hanya mengubah bentuknya dari medan perang ke sistem pendapatan negara.

Penelitian yang dilakukan ekonom sejarah perang dan perdamaian, yang mewawancarai lebih dari 200 orang serta menelusuri arsip sejak 1899, menemukan pola yang disebutnya “predatory peace”. Dalam pola ini, perjanjian damai justru meresmikan akses elite terhadap sumber daya—minyak, bea cukai, bantuan asing, hingga pos pemeriksaan—yang sebelumnya diperoleh melalui kekerasan. “Kekerasan tidak berakhir, ia mundur dari medan perang dan menetap di sistem pendapatan, aparat keamanan, dan ekonomi perang yang terus memeras warga—kini atas nama ketertiban,” tulis sang peneliti.

Data kunci menunjukkan betapa sistem ini menguntungkan segelintir orang. Pada 2012, presiden Sudan Selatan mengakui bahwa sekitar US$4 miliar pendapatan minyak telah “dicuri”. Pada 2026, panel ahli PBB menemukan bahwa negara itu masih menjual minyak berbulan-bulan sebelum pengiriman, dan sengketa kargo minyak yang tak terkirim telah mencapai pengadilan komersial Inggris. Anggaran negara terus berpura-pura melakukan reformasi, sementara uang mengalir ke kantong lain.

Yang lebih memprihatinkan, warga Sudan Selatan sebenarnya tidak menolak membayar pajak. Mereka membedakan antara kontribusi komunitas yang hasilnya nyata—seperti sumur bor, jalan, atau klinik—dengan pajak negara yang mereka alami sebagai pemerasan tanpa imbalan. “Membayar pajak itu baik, asalkan timbal balik, transparan, dan terkait dengan barang publik,” kata seorang warga. Namun, perjanjian damai justru memutus hubungan antara apa yang dibayar rakyat dan apa yang mereka terima.

Kekacauan administratif sengaja diciptakan. Pedagang mengaku diombang-ambingkan dari satu kantor ke kantor lain untuk memenuhi permintaan baru; petugas pajak sendiri bicara tentang dekret yang “datang entah dari mana” yang mengalihkan pendapatan ke unit lain. Seorang pengusaha wanita di Wau menggambarkan persaingan sengit untuk mendapatkan posisi pemungut pajak karena apa yang bisa dikorupsi. “Ini bukan kegagalan administratif, tapi sistem yang bekerja bagi mereka yang menjalankannya,” tulis peneliti.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi pengingat akan pentingnya tata kelola sumber daya alam yang transparan dan akuntabel. Meski konteksnya berbeda, pola di mana perdamaian justru melembagakan ekonomi perang juga bisa ditemukan di beberapa daerah konflik di Indonesia, seperti Papua atau Maluku. Reformasi sistem pendapatan negara—dari pajak hingga bagi hasil sumber daya alam—harus menjadi inti dari setiap upaya perdamaian, bukan sekadar lampiran teknis yang ditunda.

Peneliti menawarkan jalan keluar: membangun kembali sistem pendapatan yang transparan dan di bawah kontrol sipil, menghubungkan apa yang dibayar rakyat dengan apa yang mereka terima, serta menjadikan bantuan eksternal bersyarat pada reformasi pendapatan yang sungguhan. Aktor masyarakat sipil Sudan Selatan, yang sudah mulai mendokumentasikan aliran uang, harus didukung untuk memantau arus lintas batas—minyak, senjata, kayu, arang, barang jarahan, dan keuangan—yang mendanai pertempuran. “Perjanjian yang serius akan memperlakukan mereka sebagai pusat dari setiap perdamaian yang layak disebut,” tutup sang peneliti.