Telepon Trump ke FIFA: Ketika Aturan Sepak Bola Takluk pada Kekuasaan

Sebuah panggilan telepon dari Gedung Putih ke markas FIFA di Zurich menguji seberapa lentur aturan sepak bola internasional ketika berhadapan dengan kekuasaan politik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara pribadi menghubungi Presiden FIFA Gianni Infantino untuk meminta agar kartu merah yang diterima penyerang timnas AS, Folarin Balogun, ditinjau kembali. Permintaan itu, yang diakui Trump dalam konferensi pers di Oval Office, berujung pada keputusan kontroversial FIFA yang membatalkan sanksi otomatis Balogun.

Kartu merah Balogun terjadi saat AS mengalahkan Bosnia-Herzegovina 2-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Aturan FIFA menyatakan bahwa kartu merah otomatis menyebabkan skorsing satu pertandingan. Namun, empat hari setelah insiden itu, FIFA mengumumkan bahwa Balogun hanya dikenakan masa percobaan satu tahun, bukan skorsing. Keputusan ini didasarkan pada Pasal 27 kode disiplin FIFA yang memberikan kewenangan kepada badan yudisial untuk menunda penerapan sanksi. FIFA juga mendenda Federasi Sepak Bola AS sebesar 40.000 dolar AS, sementara kartu merah tetap tercatat dalam rekor Balogun.

Infantino membenarkan telah berbicara dengan Trump, namun menegaskan bahwa masalah tersebut sedang dalam proses hukum yang melibatkan badan yudisial independen FIFA. Trump sendiri mengaku tidak memerintahkan Infantino untuk melakukan apa pun. Meski demikian, keputusan ini memungkinkan Balogun bermain melawan Belgia di babak 16 besar, meski AS akhirnya kalah telak 1-4 dan tersingkir.

Keputusan FIFA ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Federasi Sepak Bola Kerajaan Belgia (RBFA) berusaha mengajukan banding namun gagal. UEFA, induk organisasi sepak bola Eropa, menyatakan bahwa FIFA telah "melewati garis merah" dengan mengabulkan intervensi politik semacam itu. Padahal, FIFA selama ini memegang teguh prinsip non-intervensi, yang melarang campur tangan pemerintah dalam urusan sepak bola. Dalam beberapa kasus sebelumnya, FIFA bahkan pernah menskorsing federasi nasional karena membiarkan intervensi politik. Namun, ketika panggilan datang dari Gedung Putih, aturan tampak lebih fleksibel.

Kasus ini bukan pertama kalinya tekanan politik memengaruhi keputusan disiplin FIFA. Pada 1962, Perdana Menteri Brasil mengirim telegram ke FIFA untuk memprotes skorsing terhadap penyerang Mané Garrincha, dan FIFA mencabut larangan tersebut tepat waktu sehingga Garrincha bisa bermain di final. Pola yang sama terulang: ketika kekuasaan politik berbicara, aturan bisa dibengkokkan.

"FIFA menggunakan Pasal 27 untuk menunda hukuman. Namun, organisasi olahraga sering kali mengandalkan bahasa prosedural tepat ketika keputusan juga menimbulkan pertanyaan tentang kekuasaan. Publik diminta untuk menganggap hasilnya sebagai teknis dan rutin, dan mengesampingkan jalur tidak biasa yang membawa kasus itu ke sana," tulis pakar hukum Lesedi Mphahlele dan Sello Ramanyana dari Fairbridges Attorneys Afrika Selatan.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat bahwa dalam sepak bola global, kekuasaan politik negara adidaya dapat mengalahkan aturan. Indonesia, yang tengah giat membangun infrastruktur sepak bola dan bercita-cita menjadi tuan rumah ajang internasional, perlu mencermati bagaimana FIFA menangani intervensi politik. Prinsip non-intervensi yang selama ini dijunjung tinggi ternyata tidak berlaku mutlak ketika yang menekan adalah negara besar seperti AS. Hal ini bisa menjadi preseden berbahaya bagi negara-negara berkembang yang mungkin merasa dirugikan oleh keputusan semacam itu.

Infantino membela diri dengan mengatakan bahwa ia secara rutin berbicara dengan kepala negara dan pejabat pemerintah tentang turnamen. Namun, pembelaan ini lebih mudah dipertahankan karena AS kalah. Seandainya AS menang, pertanyaan tentang apakah kehadiran Balogun telah secara tidak adil memenangkan pertandingan bagi AS akan terus menghantui FIFA. Kekalahan 1-4 menghilangkan tekanan itu, karena tidak ada hasil yang tercemar yang perlu diperdebatkan.

Kasus Balogun adalah ujian kecil dari gagasan yang lebih besar tentang tatanan internasional berbasis aturan. Mantan Presiden AS Joe Biden pada 2022 memperingatkan bahwa tatanan tersebut terancam setelah invasi Rusia ke Ukraina. Aturan, baik yang mengatur perdagangan, diplomasi, atau olahraga, bekerja dengan mengikat semua orang dengan cara yang sama, terlepas dari status mereka. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh keputusan Balogun, aturan mungkin mendisiplinkan peserta biasa dan membentuk bahasa keadilan, tetapi tidak selalu membatasi mereka yang memiliki kekuasaan yang cukup untuk membentuk kembali maknanya.

Ke depan, pertanyaan yang tersisa adalah: akankah FIFA mampu mempertahankan kredibilitasnya sebagai penjaga aturan yang adil, atau akankah intervensi politik semakin sering terjadi, terutama ketika tuan rumah Piala Dunia adalah negara adidaya seperti AS? Jika satu panggilan telepon dari Oval Office bisa mengubah keputusan disiplin, apa yang akan terjadi ketika tekanan politik datang dari negara lain?