Wacana Ganti Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda: Isapan Jempol atau Usulan Serius?
Baca dalam 60 detik
- Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Wakil Ketua DPRD Ono Surono sepakat menolak wacana perubahan nama provinsi menjadi Tatar Sunda, menyebutnya sebagai karangan di media sosial.
- Wacana ini bermula dari surat komunitas pada Januari 2025 yang ditindaklanjuti dengan audiensi dan kajian awal, namun belum ada usulan resmi dari pemerintah atau DPRD.
- Jika kajian berlanjut, harus mempertimbangkan aspek yuridis, historis, sosiologis, budaya, dan ekonomi, mengingat keragaman etnis di Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono kompak membantah rencana perubahan nama provinsi menjadi Tatar Sunda, Sunda, atau Pasundan. Keduanya menegaskan bahwa wacana tersebut tidak memiliki dasar resmi dan hanya berseliweran di media sosial tanpa tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, melalui unggahan di Instagram pada Rabu (8/7) menyatakan bahwa isu perubahan nama itu murni karangan pihak tertentu. “Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurusi perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat,” ujar politikus Partai Gerindra itu. Pernyataan ini sekaligus meredam spekulasi yang sempat memanas di kalangan masyarakat dan pegiat sejarah.
Ono Surono, yang mewakili daerah pemilihan Pantura Jawa Barat seperti Cirebon dan Indramayu, menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada usulan resmi yang masuk ke DPRD atau meja gubernur. “Saya tegaskan kembali bahwa tidak ada usulan resmi, baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari DPRD Jawa Barat terkait hal ini,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (8/7).
Meski demikian, Ono mengungkapkan bahwa wacana ini memiliki jejak formal. Berawal dari surat Komunitas Pengkaji Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat pada 6 Januari 2025, Ketua DPRD kemudian menerbitkan nota dinas kepada Komisi I untuk melakukan pengkajian awal. Audiensi lanjutan pada 22 Mei 2025 antara Komisi I, perwakilan pemerintah provinsi, dan komunitas pengusul hanya menyepakati perlunya kajian lebih mendalam, bukan persetujuan perubahan nama.
Menurut Ono, jika kajian benar-benar dilakukan, harus mencakup aspek yuridis, historis, sosiologis, budaya, dan dampak ekonomi. Ia mengingatkan bahwa Jawa Barat memiliki keragaman budaya yang kompleks, meliputi masyarakat Sunda, Betawi, Cirebon, dan Indramayu. “Hampir mayoritas fraksi di dewan hanya setuju untuk menindaklanjuti kajiannya. Jadi, bukan langsung setuju mengubah nama,” tegas politikus PDIP itu.
Wacana penggantian nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda sebenarnya bukan hal baru. Gagasan serupa pernah mencuat beberapa tahun lalu, namun selalu kandas karena kurangnya dukungan politik dan pertimbangan teknis. Kali ini, meski ada dorongan dari komunitas, respons tegas dari pimpinan daerah menandakan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah pembangunan dan pelayanan publik, bukan rebranding wilayah.
Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah kajian yang disepakati akan benar-benar menghasilkan rekomendasi perubahan, atau hanya menjadi dokumen yang menghabiskan anggaran tanpa tindak lanjut. Yang jelas, bagi warga Jawa Barat, nama provinsi mungkin bukan isu paling mendesak dibandingkan masalah lapangan kerja, infrastruktur, dan kesejahteraan.
