Greenland Bukan untuk Dijual: PM Denmark Bantah Keras Tuntutan Trump di Tengah KTT NATO
Baca dalam 60 detik
- Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menolak klaim Presiden AS Donald Trump yang ingin menguasai Greenland, menegaskan pulau itu tidak diperjualbelikan.
- Sengketa Greenland muncul di sela-sela KTT NATO di Ankara yang seharusnya fokus pada peningkatan belanja pertahanan dan respons terhadap Iran.
- Ketegangan transatlantik ini berpotensi mempengaruhi stabilitas kawasan Arktik yang juga menjadi perhatian Indonesia terkait jalur perdagangan dan perubahan iklim.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dengan tegas menolak kembali desakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Washington mengambil alih Greenland dari sekutu NATO-nya. “Greenland jelas tidak untuk dijual,” ujar Frederiksen di Ankara, Turki, Rabu (8/7/2026), menjelang pertemuan para pemimpin negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Pernyataan itu menjadi tamparan diplomatik bagi Trump yang sehari sebelumnya kembali melontarkan ambisi menguasai pulau semi-otonom tersebut.
Frederiksen menekankan bahwa Greenland, sebagai wilayah otonom Denmark, memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. “Kami berharap semua pihak, termasuk sekutu, menghormati hak rakyat Greenland. Kami adalah negara berdaulat dan semua orang harus menghormati integritas teritorial dan kedaulatan kami,” katanya. Sikap keras Kopenhagen ini muncul di saat aliansi militer terbesar di dunia itu justru tengah berupaya menunjukkan persatuan di tengah ancaman Rusia dan ketidakpastian komitmen AS.
Trump, yang tiba di Ankara setelah menghadiri jamuan makan malam bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, kembali menggugat prinsip dasar NATO yang mewajibkan 32 anggotanya saling membela, bukan saling mengancam. Sejak menjabat, Trump memang kerap mengeluhkan beban pertahanan yang tidak seimbang dan menuntut sekutu Eropa serta Kanada meningkatkan belanja militer hingga 5% dari produk domestik bruto (PDB).
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte justru memuji serangan militer AS terhadap Iran yang terjadi pada Selasa malam. Menurut Rutte, aksi itu “sangat penting” sebagai respons atas pelanggaran gencatan senjata oleh Teheran yang menyerang tiga kapal dagang di Selat Hormuz. “Ketika gencatan senjata dilanggar, reaksi tegas AS adalah mutlak diperlukan,” ujar Rutte di Ankara. Namun, langkah Trump yang meluncurkan serangan dari luar negeri—sebuah langkah yang jarang dilakukan presiden AS sejak Obama di Libya 2011—memicu kekhawatiran sekutu Eropa dan Kanada yang tidak dikonsultasikan sebelumnya.
Ketegangan ini berlangsung di tengah desakan Ukraina untuk segera bergabung dengan NATO. Presiden Volodymyr Zelenskyy, yang dijadwalkan bertemu Trump di Ankara, mengklaim pasukannya mampu melumpuhkan rata-rata 30.000 tentara Rusia setiap bulan dan telah menyerang kilang minyak serta target energi di dalam negeri Rusia. “Pengalaman tempur Ukraina akan memperkuat NATO,” kata Zelenskyy. Namun, sejumlah negara Eropa utara, tengah, dan timur justru khawatir Rusia akan melancarkan serangan hibrida—kombinasi perang konvensional dan serangan siber—jika Putin terus terdesak di Ukraina.
Konteks Indonesia: Meski Greenland terletak jauh di Kutub Utara, sengketa ini memiliki implikasi bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia berkepentingan terhadap stabilitas jalur pelayaran global, termasuk di Arktik yang semakin terbuka akibat pencairan es. Ketegangan AS-Denmark dapat mengganggu kerja sama keamanan maritim dan investasi di kawasan tersebut. Selain itu, sikap Trump yang cenderung unilateral mengingatkan pada pendekatan AS terhadap isu Laut China Selatan, yang juga menjadi perhatian Jakarta. Indonesia perlu mencermati bagaimana dinamika NATO ke depan mempengaruhi keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik.
Trump juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa, mantan pejuang al-Qaida yang kini didukung AS setelah menggulingkan Bashar Assad. Trump menilai al-Sharaa lebih mampu memberantas Hizbullah di Lebanon ketimbang militer Israel—sebuah klaim yang memicu kekhawatiran di Beirut dan Tel Aviv. Namun, al-Sharaa sendiri menyatakan tidak tertarik melakukan intervensi.
Di tengah semua drama ini, pertanyaan mendasar masih menggantung: akankah Trump benar-benar mengurangi jumlah pasukan AS di Eropa? Pentagon tengah melakukan kajian enam bulan yang hasilnya akan bergantung pada seberapa cepat sekutu meningkatkan belanja pertahanan dan kesediaan mereka membuka pangkalan bagi operasi AS. Jika Trump nekat, bukan tidak mungkin fondasi NATO yang sudah bertahan 77 tahun akan mulai retak.
