Jembatan Swadaya Tak Layak, Tito Karnavian Siapkan Jalur Alternatif di Bener Meriah

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, turun langsung ke Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Selasa (7/7) untuk meninjau Jalan Werlah yang disiapkan sebagai jalur alternatif selama perbaikan Jembatan Enang-Enang. Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran terhadap konstruksi jembatan swadaya masyarakat yang dinilai belum memenuhi standar keselamatan.

Jembatan Enang-Enang, yang dibangun secara mandiri oleh warga pascabencana, hanya diizinkan dilintasi kendaraan roda dua dan kendaraan ringan. Pemerintah menilai struktur jembatan tersebut belum cukup kuat menahan beban kendaraan bertonase besar. "Kita enggak ingin juga kalau ada kecelakaan kemudian roboh," tegas Tito saat meninjau lokasi.

Untuk mengatasi keterbatasan akses, pemerintah memutuskan memperlebar Jalan Werlah dari semula 4 meter menjadi 6 meter. Ruas jalan ini akan diaspal dan dilengkapi jembatan baru guna memastikan kelancaran mobilitas masyarakat. Proyek ini ditargetkan rampung pada akhir 2026. Tito menambahkan, Menteri Pekerjaan Umum dijadwalkan meninjau langsung lokasi pada Rabu (8/7) untuk memastikan percepatan penanganan infrastruktur.

Dalam kunjungannya, Tito berdialog dengan warga terdampak bencana. Salah seorang warga menceritakan rumahnya yang berada tak jauh dari Jalan Werlah hanyut diterjang banjir. Menanggapi hal itu, Tito memaparkan berbagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dan akan dilakukan pemerintah di Bener Meriah. Ia menekankan bahwa penanganan pascabencana di daerah itu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. "Kalau sudah pimpinan-pimpinan turun seperti itu, itu [berarti penanganannya] serius. Bukan omong-omong aja," ungkapnya.

Peninjauan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA, Plt. Kepala BPJN Aceh Zulkarnaini, serta Forkopimda Bener Meriah. Kehadiran para pejabat tersebut menandakan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah target akhir 2026 dapat terealisasi tepat waktu mengingat medan yang menantang dan koordinasi multi-pihak yang diperlukan.