100 Hari Balendra Shah: Rapper Nepal yang Menggebrak Tanpa Banyak Bicara

Seratus hari setelah dilantik, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah—mantan rapper yang dikenal dengan nama panggung 'Balen'—telah mengubah lanskap politik negeri Himalaya itu dengan langkah-langkah cepat dan berani, namun tetap menjadi figur yang sulit ditebak. Dalam periode singkatnya, ia berhasil menahan mantan perdana menteri, meluncurkan agenda reformasi 100 poin, dan mengesahkan anggaran belanja raksasa, tetapi komunikasi publiknya sangat minim.

Shah, yang sebelumnya menjabat Wali Kota Kathmandu, memenangkan pemilu Maret lalu dengan kemenangan telak yang tak terduga. Kemenangan itu didorong oleh gelombang protes anti-korupsi yang dipimpin anak muda pada September 2025, yang menggulingkan pemerintahan K.P. Sharma Oli. Sehari setelah dilantik, Shah memerintahkan penangkapan Oli dan mantan menteri dalam negerinya berdasarkan rekomendasi komisi penyelidikan kerusuhan berdarah tersebut. Keduanya kemudian dibebaskan tanpa dakwaan, namun langkah itu dianggap sebagai sinyal keras bahwa era baru telah dimulai.

Pengamat menilai gaya Shah yang 'gebrak pintu' itu efektif namun kerap mengabaikan prosedur. Ia lebih banyak berkomunikasi lewat media sosial, termasuk pidato kemenangan yang dibawakan dalam bentuk lagu rap. Shah juga menghindari pertemuan dengan duta besar asing dan menyerahkan kunjungan ke India serta China—yang lazim menjadi agenda pertama PM Nepal—kepada menteri luar negerinya. "Dalam tiga bulan, kita sangat sedikit tahu tentang pria yang kita pilih sebagai perdana menteri," ujar jurnalis Pranaya Rana. "Ia perlu lebih terbuka."

Pemerintahan Shah meluncurkan agenda reformasi 100 poin yang mencakup tata kelola, antikorupsi, pelayanan publik, dan digitalisasi. Sekitar 70 poin telah dijalankan, sisanya dalam proses. Dalam pidato langka di hadapan partainya, Rastriya Swatantra Party, Shah menyebut pemerintahannya berada di 'jalan tol' menuju perubahan. "Rem hanya akan diinjak saat kita sampai di tujuan," katanya. Anggaran belanja sebesar 2,1 triliun rupee (sekitar Rp 4,2 triliun) difokuskan pada infrastruktur, teknologi, kesehatan, dan pendidikan, dengan janji menstabilkan ekonomi.

Gaya cepat Shah menuai pujian. "Ini mengubah cara kerja—mulai bekerja sejak hari pertama, tidak seperti pemerintah sebelumnya," kata jurnalis Sudheer Sharma. Namun, partai komunis CPN-UML menilai kinerja pemerintahan Shah "sangat lemah, tidak matang, dan kontroversial". Kritik juga datang dari kalangan aktivis yang khawatir penggunaan peraturan pemerintah (ordinance) untuk mempercepat reformasi justru menggerus prinsip checks and balances. Salah satu ordinance memungkinkan dewan konstitusi yang diketuai Shah mengambil keputusan, termasuk pengangkatan hakim, dengan suara mayoritas sederhana.

Di Indonesia, dinamika politik Nepal ini menarik untuk dicermati, terutama dalam konteks pemerintahan yang lahir dari gerakan protes. Pengamat politik Indonesia menilai bahwa transisi cepat dari gerakan jalanan ke kekuasaan kerap menghadapi dilema antara efektivitas dan legitimasi prosedural. "Pemerintah yang lahir dari rahim gerakan harus tetap mendengar suara rakyat," ujar Yujan Rajbhandari, peserta protes 2025. "Bagus jika berorientasi hasil, tapi jika hasil itu tidak melalui proses yang semestinya, mungkin tidak berkelanjutan."

Kritik juga menyasar upaya penggusuran permukiman liar yang dinilai kontroversial. "Seratus hari pertama adalah masa ketika pemerintah memiliki itikad baik paling besar dari semua pihak," kata Rana. "Kini, kritik mungkin akan meningkat, bahkan dari publik." Pertanyaan besarnya: akankah Shah mampu mempertahankan momentum reformasi tanpa mengorbankan demokrasi? Ataukah kecepatan yang ia tempuh justru akan membawanya ke jurang yang sama seperti pendahulunya?