Keiko Fujimori Menang Pilpres Peru: Gelombang Konservatif Menguat di Amerika Latin

Perempuan berusia 51 tahun itu resmi dinyatakan sebagai presiden terpilih Peru setelah otoritas pemilu mengesahkan hasil akhir penghitungan suara pada Jumat (4/7). Keiko Fujimori, putri dari mantan presiden Alberto Fujimori yang kontroversial, berhasil mengungguli anggota kongres nasionalis Roberto Sanchez dengan perolehan 50,135 persen suara — unggul tipis dari lawannya yang meraih 49,865 persen. Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan Fujimori sebagai presiden kesembilan Peru dalam satu dekade terakhir, menandai tingginya instabilitas politik di negara Andean tersebut.

Pilpres putaran kedua yang digelar 7 Juni lalu mempertemukan dua kandidat yang sebelumnya lolos dari 35 peserta di putaran pertama April lalu. Isu kejahatan yang merajalela, terutama pemerasan oleh geng kriminal terorganisir, menjadi faktor penentu dalam pemilu ini. Fujimori, yang mencalonkan diri untuk keempat kalinya, berhasil merebut hati pemilih dengan janji memberantas kriminalitas secara tegas — pendekatan yang oleh pengamat disebut sebagai "tangan besi".

Kemenangan Fujimori tidak berdiri sendiri. Di negara tetangga, Kolombia baru saja memilih Abelardo de la Espriella, sementara Chili memilih José Antonio Kast — keduanya juga dari kubu konservatif. Fenomena ini menandai pergeseran politik yang signifikan di Amerika Latin, yang sebelumnya didominasi oleh pemimpin sayap kiri seperti Hugo Chavez di Venezuela dan Luiz Inácio Lula da Silva di Brasil. Menurut analis politik dari Universitas San Martín de Porres, pergeseran ini mencerminkan kekecewaan publik terhadap kegagalan pemerintah kiri dalam mengatasi keamanan dan pertumbuhan ekonomi.

Bagi Indonesia, dinamika politik di Peru dan Amerika Latin patut dicermati. Sebagai negara yang juga menghadapi tantangan kejahatan terorganisir dan ketidakstabilan politik, pendekatan Fujimori — seperti memiliterisasi perbatasan dan membangun penjara superketat ala El Salvador — bisa menjadi studi kasus. Namun, warisan otoritarianisme ayahnya, Alberto Fujimori, yang dihukum karena pelanggaran HAM pada 2009, menjadi bayang-bayang yang sulit dihilangkan. Keiko sendiri berjanji akan membangun empat penjara baru dan satu fasilitas serupa CECOT (Pusat Penahanan Terorisme) di El Salvador, serta memaksa narapidana bekerja.

"Setiap hari dalam masa transisi ini adalah kesempatan untuk mendengarkan, berdiskusi, dan tiba dengan persiapan matang untuk memulai pemerintahan baru," tulis Fujimori di media sosial setelah kemenangannya.

Langkah kontroversial lainnya adalah rencana deportasi imigran ilegal dan pengamanan perbatasan dengan militer. Kebijakan ini mengundang kekhawatiran kelompok HAM, namun disambut antusias oleh warga yang lelah dengan kejahatan jalanan. Pertanyaan besarnya kini: akankah Fujimori mampu mempertahankan stabilitas politik dan memenuhi janji-janjinya tanpa mengulangi kesalahan ayahnya? Ataukah Peru akan kembali terjerumus dalam siklus krisis yang sama?