APEKSI Rampungkan 10 Agenda Strategis: Dari Fiskal hingga Pelibatan Pemuda
Baca dalam 60 detik
- Rakernas XVIII APEKSI di Medan menghasilkan sepuluh rekomendasi yang mencakup reformasi fiskal, digitalisasi layanan, dan ketahanan lingkungan.
- Wamendagri Bima Arya menekankan forum ini sebagai ajang berbagi praktik baik di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika geopolitik.
- Rekomendasi diharapkan menjadi masukan bagi kebijakan pusat dan memperkuat kolaborasi antarkota menuju pembangunan berkelanjutan.
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) merampungkan sepuluh rekomendasi strategis dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII yang berlangsung di Medan, 28 Juni hingga 4 Juli 2026. Rekomendasi ini dirancang untuk memperkuat ketangguhan kota dalam menghadapi tekanan fiskal, lingkungan, dan sosial yang kian kompleks.
Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam mengungkapkan bahwa rumusan tersebut merupakan hasil konsolidasi dari berbagai forum diskusi selama rakernas. Menurutnya, pemerintah kota memiliki pengalaman langsung dalam menangani persoalan pembangunan, sehingga masukan ini diharapkan dapat menjadi bahan penguatan kebijakan nasional. “Persoalan pemerintah kota hari ini tidak lagi semata-mata teknis. Solusinya membutuhkan ruang dialog dan political will,” ujar Alwis dalam acara Dialog Kota Tangguh dan Mayors Talk di Ballroom Grand City Hall, Medan, Rabu (1/7).
Kesepuluh rekomendasi tersebut meliputi penguatan kapasitas fiskal dan reformasi hubungan keuangan pusat-daerah, penataan kebijakan ASN dan PPPK, fleksibilitas belanja daerah, serta penguatan tata kelola Program Strategis Nasional di daerah. Selain itu, percepatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, transformasi tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan publik, dan penguatan ketahanan lingkungan serta tata kota berkelanjutan juga menjadi prioritas. Rekomendasi lainnya mencakup penguatan ekonomi lokal dan pembangunan inklusif, tata ruang dan kerja sama daerah, advokasi hukum dan kepastian regulasi, serta pelibatan generasi muda dalam perencanaan hingga pemantauan pembangunan kota.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa Rakernas ini bukan sekadar seremonial, melainkan forum strategis untuk bertukar pengalaman dan merumuskan solusi bersama. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, dinamika geopolitik, dan tekanan ekonomi nasional, kolaborasi antarkota menjadi semakin krusial. “Praktik-praktik terbaik itu ada di kawan-kawan kita sendiri. Kami di Kemendagri melihat dengan bangga dan optimis bagaimana kota-kota ini menjadi transformer, menjadi survivor dengan berbagai inisiatif,” ungkap Bima saat membuka acara.
Bima juga mendorong pemerintah kota untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi tata kelola. Digitalisasi pembayaran, penguatan kolaborasi, dan kepemimpinan kepala daerah yang terlibat langsung dinilai sebagai kunci keberhasilan sejumlah kota dalam menggenjot PAD. Ia berharap rekomendasi Rakernas dapat menjadi pijakan bagi pusat dan daerah dalam mewujudkan kota yang adaptif dan berkelanjutan.
Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan rekomendasi ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar diimplementasikan. Dengan adanya forum-forum seperti Youth City Changers dan Forum Bisnis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, APEKSI optimistis kolaborasi ini dapat mendorong transformasi perkotaan yang lebih inklusif. Pertanyaannya, sejauh mana pemerintah pusat akan mengadopsi masukan daerah ini ke dalam kebijakan nasional?
