Wakil Bupati Langkat Menangis di Depan Publik Usai Pimpinannya Diciduk KPK
Baca dalam 60 detik
- Wakil Bupati Langkat Tiorita Surbakti tak kuasa menahan tangis saat mengomentari penangkapan Bupati Syah Afandin oleh KPK dalam OTT dugaan suap proyek.
- Tiorita menyerukan doa untuk kesehatan dan kekuatan pimpinannya, seraya menghormati asas praduga tak bersalah yang dijamin hukum.
- Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah di Sumut yang tersandung korupsi, mengkhawatirkan kelancaran roda pemerintahan di Langkat.
Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, tak sanggup membendung air mata saat mengomentari penangkapan Bupati Syah Afandin alias Ondim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (2/7) lalu. Di hadapan wartawan, ia beberapa kali menyeka wajahnya dengan tisu, menunjukkan beban emosional yang mendalam akibat peristiwa yang mengguncang pemerintahan Kabupaten Langkat tersebut.
Meski diliputi kesedihan, Tiorita menegaskan penghormatannya terhadap asas praduga tak bersalah yang menjadi pilar hukum Indonesia. "Saya menghormati azas tak bersalah," ujarnya dengan suara bergetar, Jumat (3/7). Ia juga mengajak seluruh masyarakat Langkat untuk mendoakan Syah Afandin agar diberikan kesehatan dan ketabahan dalam menghadapi proses hukum yang tengah berjalan. "Saya berdoa, bersujud agar kabupaten Langkat ini semua kita berdoa supaya Pak Bupati selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan buat keluarga saya harap agar tabah menghadapi ujian ini," tuturnya.
Penangkapan Bupati Langkat ini menjadi pukulan telak bagi pemerintahan daerah yang baru beberapa bulan berjalan. Syah Afandin, yang akrab disapa Ondim, diduga menerima suap dari sejumlah proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkim) Kabupaten Langkat. KPK belum merinci jumlah uang yang terlibat, namun sumber internal menyebutkan nilai suap mencapai ratusan juta rupiah. OTT ini merupakan yang pertama di Sumatera Utara pada tahun 2025, menambah catatan panjang penindakan korupsi di tingkat kepala daerah.
Menurut catatan KPK, Sumatera Utara termasuk provinsi dengan jumlah kepala daerah tersangka korupsi yang cukup tinggi. Sejak 2010, sedikitnya 12 bupati/wali kota di Sumut telah berurusan dengan KPK. Kasus Langkat ini kembali mengingatkan publik akan kerentanan sektor pengadaan barang dan jasa di daerah yang kerap menjadi ladang korupsi. Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, Indra Purnama, menilai bahwa modus suap proyek masih dominan karena lemahnya pengawasan internal dan transparansi anggaran. "OTT seperti ini seharusnya menjadi alarm bagi daerah lain untuk memperketat sistem pengadaan," ujarnya.
Tiorita mengaku belum mendapat informasi detail mengenai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Langkat yang turut diamankan dalam operasi tersebut. "Saya tidak tahu. Belum ada sampai kepada saya," ucapnya. Ia juga mengungkapkan bahwa pertemuan terakhirnya dengan Bupati terjadi dua hari sebelum penangkapan, tepatnya pada peringatan Hari Bhayangkara. "Semalam atau dua hari yang lalu saya ketemu sewaktu Hari Bhayangkara. Aduh, saya sudah tidak bisa ngomong lagi. Semoga Pak Bupati sehat, jaga kesehatan, selalu berdoa," urainya.
Kasus ini menyisakan tanda tanya besar: bagaimana kelanjutan pemerintahan di Langkat? Dengan bupati yang harus menjalani proses hukum, roda pemerintahan sementara akan dipegang oleh wakil bupati. Namun, tekanan publik dan potensi pengungkapan lebih lanjut oleh KPK bisa mengguncang stabilitas daerah. Masyarakat Langkat kini menanti langkah konkret dari Tiorita untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan proyek-proyek yang diduga bermasalah tidak mangkrak. Pertanyaan yang menggantung: apakah kasus ini akan membuka kotak pandora korupsi di Langkat lebih dalam?
