Kematian Peserta Latihan Militer Sipil: Saatnya Evaluasi Disiplin Ala Tentara di Birokrasi

Lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih meninggal dunia dalam sembilan hari latihan dasar kemiliteran pada akhir Juni 2026. Tragedi ini membuka kembali perdebatan tentang relevansi pendekatan militer dalam membentuk disiplin aparatur sipil di Indonesia.

Pemerintah selama ini kerap menggunakan pelatihan bergaya militer untuk menanamkan disiplin, loyalitas, dan etos kerja. Praktik serupa juga diterapkan di sekolah kedinasan seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Namun, benarkah birokrasi yang efektif lahir dari budaya komando?

Data Bank Dunia menunjukkan bahwa negara-negara dengan birokrasi paling efektif—seperti Denmark, Finlandia, dan Singapura—tidak mengandalkan pelatihan militer bagi pegawai sipil. Singapura, misalnya, mengembangkan kompetensi aparatur melalui Civil Service College yang berfokus pada tata kelola dan kepemimpinan profesional. Indonesia sendiri berada di peringkat ke-84 dari 193 negara dalam indikator efektivitas pemerintahan.

Ilmuwan politik Samuel Huntington menekankan bahwa profesionalisme militer dibangun di atas keahlian, tanggung jawab, dan identitas korps—bukan sekadar kepatuhan. Sementara itu, profesor sosiologi Morris Janowitz memperingatkan bahwa logika komando militer tidak dapat begitu saja diterapkan pada institusi sipil. Di Jerman dan Jepang pasca-Perang Dunia II, reformasi birokrasi justru memperkuat supremasi sipil dan meritokrasi, bukan militerisasi.

Profesor psikologi Edgar Schein menjelaskan bahwa budaya organisasi diwariskan melalui simbol dan ritual. Ketika lembaga sipil meniru budaya militer secara serampangan, kepatuhan sering kali lebih diutamakan daripada profesionalisme. Akibatnya, muncul relasi kuasa yang kaku dan minim ruang untuk kritik. Penelitian Amy Edmondson menunjukkan bahwa organisasi tanpa psychological safety membuat anggotanya enggan mengakui kesalahan atau menyampaikan ide baru—padahal itu syarat organisasi pembelajar.

Di Indonesia, gejala ini terlihat dalam praktik perpeloncoan dan senioritas yang kerap dibenarkan sebagai bagian dari pembentukan disiplin. Padahal, perundungan tumbuh subur ketika ketimpangan kuasa tidak diimbangi akuntabilitas. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap meninggalkan pendekatan militeristik dan beralih ke profesionalisme sejati?

Birokrasi abad ke-21 membutuhkan aparatur yang mampu berpikir analitis, berkolaborasi, dan mengambil keputusan berbasis bukti. Bukan sekadar patuh pada komando. Jika disiplin dimaknai sebagai profesionalisme dan integritas, maka pendekatan militer menjadi kurang relevan. Pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa efektivitas birokrasi lahir dari institusi yang kuat, akuntabilitas publik, dan pengawasan yang ketat—bukan dari seragam dan baris-berbaris.