KPK Tangkap Bupati Langkat, Sita Uang Ratusan Juta dari Fee Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menciduk kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Langkat, Sumatera Utara, Syah Afandin alias Ondim, menjadi tersangka setelah terjaring operasi senyap pada Kamis (2/7) lalu. Dalam penggerebekan yang berlangsung di tiga lokasi—Langkat, Binjai, dan Medan—penyidik mengamankan uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga kuat merupakan bagian dari fee proyek yang diterima dari pihak swasta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa barang bukti tersebut ditemukan saat penangkapan. "Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari fee proyek yang diberikan oleh pihak swasta kepada bupati," ujarnya di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (3/7). OTT ini tidak hanya menyasar Ondim, tetapi juga enam orang lainnya, termasuk satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Langkat dan lima orang dari sektor swasta.

KPK menduga praktik korupsi ini terkait dengan proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat. Modus yang digunakan diduga melibatkan pemberian fee dari kontraktor kepada bupati sebagai imbalan atas pemenangan tender proyek. Budi menambahkan bahwa penyidik akan mendalami kemungkinan adanya penerimaan gratifikasi, suap, atau pemerasan lain yang melibatkan Ondim dan pejabat lainnya di wilayah Langkat.

Setelah penangkapan, Ondim dan para tersangka sempat menjalani pemeriksaan awal di kantor kepolisian setempat. Pada Jumat siang, mereka diterbangkan ke markas KPK di Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Pada siang ini, satu orang di antaranya yaitu bupati Langkat dibawa ke Jakarta untuk nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Budi. Langkah ini menunjukkan keseriusan KPK dalam mengusut tuntas kasus korupsi di daerah, terutama yang melibatkan kepala daerah.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa praktik suap proyek masih marak di tingkat daerah, khususnya di sektor pendidikan dan infrastruktur. KPK terus mengintensifkan OTT sebagai upaya pencegahan dan penindakan. Pertanyaan yang muncul: apakah penangkapan ini akan membuka tabir praktik korupsi yang lebih luas di lingkungan Pemkab Langkat? Publik menanti pengembangan kasus ini, termasuk kemungkinan adanya tersangka baru dan aliran dana yang lebih besar.