APEKSI Desak Pelibatan Pemda dalam Program MBG: Lokasi SPPG Sering Tak Diketahui

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mendesak pemerintah pusat untuk melibatkan pemerintah daerah dalam setiap tahapan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul keluhan bahwa pemda kerap tidak mendapatkan informasi memadai mengenai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, mengungkapkan bahwa selama ini pemerintah daerah tidak pernah diberi tahu lokasi pendirian SPPG maupun tenaga kerja yang direkrut di dalamnya. Kondisi ini, menurut Wali Kota Surabaya itu, berpotensi menimbulkan resistensi dari masyarakat setempat, terutama jika tenaga kerja yang dipekerjakan justru berasal dari luar daerah.

“Kami tidak pernah tahu di mana lokasi SPPG akan dibangun. Kami juga tidak pernah mendapatkan informasi terkait pekerja yang direkrut di sana,” ujar Eri usai Penutupan Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 di Medan, Kamis (2/7) malam. Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan bahwa program ini bertujuan membuka lapangan kerja, namun kenyataan di lapangan justru memunculkan pertanyaan dari warga lokal.

Menurut Eri, pelibatan pemda tidak hanya penting untuk aspek penerimaan sosial, tetapi juga untuk memastikan standar kesehatan dan keamanan pangan di setiap dapur SPPG. Pemerintah kota memiliki perangkat dan sumber daya yang dapat membantu pengawasan, sehingga kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak tetap terjaga. “Dengan pelibatan kami, kami memastikan bahwa SPPG itu tidak ada permasalahan terkait dengan higienis. Maka jangan pernah ketika disampaikan ada yang keracunan,” tegas politikus PDIP itu.

Selain itu, Eri menyoroti pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat. Dengan mengetahui kondisi wilayah secara langsung, pemda lebih memahami sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan program MBG. “Sehingga SPPG tidak berdiri langsung di tempat tertentu yang di pusat kota yang mungkin di situ adalah tempat sekolah yang swastanya banyak diberikan ini. Tapi di titik-titik tertentu ada sekolah yang memang membutuhkan,” jelasnya.

Dari sisi ekonomi, Eri optimistis program MBG dapat menjadi penggerak perekonomian daerah sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kebutuhan bahan baku seperti beras, telur, minyak goreng, dan sayuran dapat dipetakan secara jelas sehingga rantai pasok lebih terorganisasi. Pemerintah daerah dapat menjembatani kerja sama antara daerah konsumen dan produsen. Contohnya, Kota Surabaya yang bukan penghasil telur dapat bekerja sama dengan Kabupaten Blitar yang memiliki produksi melimpah. “Pasokan bisa langsung dari peternak ke SPPG tanpa melalui terlalu banyak perantara. Peternak mendapatkan kepastian pasar, sementara harga tetap terkendali,” ujarnya.

Skema tersebut, menurut Eri, juga dapat mengurangi arus urbanisasi karena masyarakat di daerah penghasil komoditas memperoleh peluang ekonomi di wilayahnya sendiri. Kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan dapat berperan dalam menyuplai kebutuhan bahan pangan untuk mendukung operasional SPPG. “Ketika kebutuhan pangan dapat dipetakan dengan baik, maka kerja sama antardaerah akan semakin kuat. Perputaran ekonomi terjadi, petani dan peternak mendapatkan kepastian pasar, sementara masyarakat memperoleh manfaat dari program MBG secara langsung,” kata Eri.

Pertanyaan yang kini mengemuka adalah sejauh mana pemerintah pusat akan mengakomodasi masukan APEKSI agar program MBG tidak hanya sukses secara nasional, tetapi juga memberikan dampak optimal bagi daerah dan masyarakat lokal.