Di Usia ke-250, Amerika Serikat Terancam Kehilangan Kepercayaan Mitra di Asia Tenggara
Baca dalam 60 detik
- Negara-negara ASEAN mulai meragukan konsistensi AS sebagai mitra strategis akibat kebijakan tarif dan narasi yang kerap berubah.
- Permintaan Washington agar sekutu menaikkan belanja pertahanan hingga 3,5% PDB dinilai tidak realistis dan mempertegas pendekatan transaksional.
- Untuk memulihkan kredibilitas, AS perlu memperbaiki konsistensi pesan diplomatiknya, bukan sekadar meningkatkan kerja sama pragmatis.
Menjelang peringatan 250 tahun kemerdekaannya, Amerika Serikat justru menghadapi ujian kepercayaan dari negara-negara Asia Tenggara. Di tengah gemerlap pertunjukan budaya dan pameran yang digelar di Singapura hingga Kamboja, para pemimpin kawasan tidak terpukau pada seremonial. Pertanyaan yang mengemuka jauh lebih mendasar: apakah Washington masih bisa diandalkan sebagai mitra jangka panjang?
Menurut Kevin Chen, Associate Research Fellow di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura, peristiwa 18 bulan terakhir memperlihatkan bahwa tindakan AS justru mengaburkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Negara-negara Asia Tenggara, tulisnya dalam analisis untuk CNA, masih bisa beradaptasi dengan pendekatan transaksional Amerika. Namun, mereka akan kesulitan menghadapi mitra yang tidak lagi dapat diprediksi dalam urusan perdagangan, teknologi, dan keamanan.
Sejak awal masa jabatan kedua Presiden Donald Trump, sebagian elite di kawasan sempat optimistis. Pendekatan transaksional yang mengesampingkan nilai-nilai hak asasi manusia dianggap membuka peluang bagi negara-negara yang selama ini resisten terhadap tuntutan Washington. Namun, optimisme itu segera diuji oleh realitas kebijakan yang keras.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, dalam pidatonya di Shangri-La Dialogue di Singapura, menegaskan bahwa Washington membutuhkan "mitra, bukan protektorat". Ia bahkan meminta sekutu dan mitra AS mengalokasikan minimal 3,5 persen produk domestik bruto (PDB) untuk pertahanan—angka yang dinilai banyak pengamat tidak realistis. Meski demikian, pesan yang disampaikan cukup gamblang: siapa pun yang ingin menikmati manfaat sistem keamanan yang dibangun AS harus bersedia membayar mahal.
Di sisi lain, inkonsistensi narasi Washington justru menjadi bumerang. Dalam konflik Iran, misalnya, Trump setidaknya 39 kali mengklaim "sangat dekat" dengan kesepakatan, namun negosiasi terus berlarut. Klaim Wakil Presiden JD Vance tentang akses inspektur nuklir ke Iran langsung dibantah Teheran. Menurut Chen, kesalahan berulang semacam ini menggerus kredibilitas AS dan membuat tawaran kerja sama dengan kawasan sulit dipercaya begitu saja.
Bagi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, implikasinya nyata. Ketidakpastian kebijakan tarif—mulai dari tarif dasar hingga sektoral—menambah beban bagi ekonomi yang selama ini tumbuh di bawah sistem perdagangan bebas. Bahkan jika perang Iran berakhir, harga energi global diperkirakan butuh waktu berbulan-bulan untuk kembali normal. Sementara itu, Bank Pembangunan Asia (ADB) telah memperingatkan risiko stagflasi di kawasan.
Di tengah situasi ini, negara-negara ASEAN mulai mengambil langkah diversifikasi. Mereka tetap akan bekerja sama dengan AS, namun tidak lagi menggantungkan seluruh strategi pada satu mitra. Washington, yang dulu dianggap sebagai "konstanta", kini diperlakukan sebagai "variabel" yang perlu diantisipasi. Tren ini, menurut Chen, belum sepenuhnya irreversible. Namun, untuk memulihkan kepercayaan, AS harus memulai dari hal paling mendasar: konsistensi pesan dari Gedung Putih.
"Reclaiming this reliability should be America's birthday resolution," tulis Chen. Pertanyaan yang kini menggantung: mampukah Washington mengubah pola komunikasi yang selama ini justru merusak kredibilitasnya sendiri?
