Politik Identitas Warnai Pemilu Johor: Perebutan Suara Etnis Tionghoa Makin Sengit

Pemilihan umum negara bagian Johor pada 11 Juli mendatang diprediksi menjadi ajang pertarungan sengit perebutan suara etnis Tionghoa, seiring menguatnya isu-isu sensitif yang mendominasi kampanye. Analis menilai retorika berbasis identitas, yang biasanya tidak menonjol di Johor, kini menjadi senjata utama partai politik untuk memobilisasi pemilih, terutama di daerah pemilihan campuran dan mayoritas Tionghoa.

Etnis Tionghoa membentuk blok pemilih terbesar di sekitar 12 dari 56 kursi DPRD Johor, sebagian besar di perkotaan. Di Johor Jaya, misalnya, Pakatan Harapan (PH) mempertahankan kursi yang telah dimenangkannya tiga kali berturut-turut. Namun, kandidat DAP Lee Wern Yiing mengakui bahwa kampanye kali ini diwarnai dengan serangan personal dan penyebaran gambar hasil kecerdasan buatan (AI) yang kontroversial, seperti foto perempuan Tionghoa berbaju PH dan berhijab yang diedit.

Gambar tersebut dikritik oleh pimpinan DAP karena dianggap melecehkan simbol agama. Mantan anggota dewan dari Malaysian Chinese Association (MCA) dikabarkan membagikannya dengan komentar negatif terhadap PH. MCA sendiri merupakan bagian dari koalisi Barisan Nasional (BN) yang berupaya mempertahankan kekuasaan di Johor. Sementara itu, isu lain seperti penghentian peternakan babi di Selangor dan pengakuan Sertifikat Unified Examination (UEC) juga menjadi bahan perdebatan sengit.

Di sisi lain, Perikatan Nasional (PN) gencar mendekati pemilih Melayu-Muslim. Presiden PAS Abdul Hadi Awang bahkan mendorong pemilih untuk mendukung kandidat BN di kursi yang tidak diisi PN, dengan alasan pentingnya Johor dipimpin oleh Muslim Melayu. Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad juga memperingatkan risiko "kehilangan tanah Melayu" jika kekuasaan politik beralih. Strategi ini, menurut analis, berpotensi mempolarisasi pemilih lebih dalam.

Meskipun retorika rasial biasanya kurang efektif di Johor yang dikenal moderat, analis politik Syaza Shukri dari International Islamic University Malaysia menilai partai tetap menggunakannya karena dianggap ampuh menggerakkan basis pendukung. "Politik rasial akan terus berlangsung selama partai saling memandang melalui lensa rasial," ujarnya. Namun, ia menambahkan bahwa pemilih Johor semakin pragmatis, mengutamakan isu biaya hidup dan kinerja pemerintah.

Kekalahan telak DAP di Sabah pada November lalu—di mana partai itu kehilangan semua kursi yang diperebutkan—menimbulkan pertanyaan tentang ketahanan dukungan etnis Tionghoa. Namun, analis seperti Ong Kian Ming dari Taylor's University mengingatkan bahwa situasi di Sabah berbeda karena adanya alternatif lokal yang kuat. "Di Semenanjung, pemilih Tionghoa memiliki lebih sedikit pilihan di luar DAP dan PH," katanya. Johor akan menjadi ujian pertama apakah tren penurunan dukungan itu terjadi di Semenanjung.

BN, melalui MCA, berupaya memanfaatkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan federal PH. Lee Ting Han, kandidat MCA di Paloh, mengklaim survei internal BN menunjukkan pergeseran dukungan etnis Tionghoa ke BN. "PH selalu menganggap pemilih Tionghoa—termasuk yang bekerja di Singapura—akan otomatis memilih mereka. Saya rasa itu tidak benar lagi," ujarnya. MCA menargetkan 15 kursi dan berharap menambah perolehan setelah merebut empat kursi dari DAP pada 2022.

Di sisi lain, DAP mengakui perlunya meningkatkan kinerja. Lee Wern Yiing mencontohkan keputusan Kabinet pada Mei untuk memperluas jalur pendidikan tinggi bagi lulusan UEC sebagai langkah perbaikan. "Skor pemerintah Madani tidak 100/100, mereka bisa lebih baik, terutama dalam isu pendidikan," katanya. Namun, ia meminta waktu untuk merealisasikan kebijakan secara penuh.

Pemilih seperti See Boon Leong, 71 tahun, mengaku tetap setia pada DAP karena dianggap paling mewakili kepentingan komunitas Tionghoa. "Kami punya keluhan, tetapi saat memilih, kami akan terus mendukung mereka," ujarnya. Namun, partisipasi pemilih menjadi faktor krusial. Pada pemilu negara bagian 2022, partisipasi hanya 50%, sementara pada pemilu federal mencapai 75%. Ong Kian Ming memperkirakan partisipasi pada 11 Juli akan berada di antara keduanya, dan rendahnya partisipasi non-Melayu cenderung menguntungkan BN.

Kerja sama antara BN dan PAS juga menjadi perhatian. Analis Azmi Hassan dari Nusantara Academy for Strategic Research mengatakan bahwa spekulasi aliansi PAS-UMNO dapat menimbulkan "mentalitas terkepung" di kalangan pemilih Tionghoa, yang justru akan mendorong mereka memilih PH. "Pemilih Tionghoa di Johor tidak akan reseptif terhadap pakta yang berpusat pada partai Melayu," ujarnya. Ketua Menteri Johor Onn Hafiz Ghazi sebelumnya menyatakan tidak ingin "duduk satu meja" dengan DAP, namun kemudian menegaskan komitmennya pada konsep Bangsa Johor yang inklusif.

Pemilu Johor kali ini tidak hanya menentukan peta politik negara bagian, tetapi juga menjadi barometer bagi dinamika politik nasional Malaysia. Pertarungan sengit antara PH dan BN, ditambah dengan manuver PN, akan menguji apakah politik identitas masih menjadi faktor penentu ataukah pemilih mulai beralih ke isu-isu substantif. Dengan margin kemenangan yang tipis di beberapa kursi, hasil akhirnya bisa menjadi kejutan.