Tsunami Nankai Ancam Lebih dari 2 Juta Kendaraan: Beban Logistik Bencana Jepang
Baca dalam 60 detik
- Riset Japan Car Sharing Association memproyeksikan 2,04 juta mobil pribadi rusak akibat tsunami megagempa Nankai, lima kali lipat kerusakan 2011.
- Prefektur Aichi, Osaka, dan Mie menjadi wilayah dengan potensi kerusakan kendaraan tertinggi, mencapai 394.000 unit.
- Asosiasi mendesak pendanaan publik untuk memperluas armada mobil donasi, karena saat ini hanya memiliki 600 unit dari kebutuhan 20.000 unit.

Lebih dari dua juta kendaraan pribadi diprediksi rusak atau hanyut jika megagempa berkekuatan M8–M9 mengguncang Palung Nankai di lepas pantai Pasifik Jepang. Angka itu lima kali lipat dari kerusakan kendaraan akibat gempa dan tsunami Maret 2011 yang meluluhlantakkan timur laut negeri sakura. Temuan ini disampaikan oleh Japan Car Sharing Association, organisasi nirlaba yang menyediakan kendaraan gratis bagi korban bencana, dalam konferensi pers di Tokyo, Rabu (1/7).
Survei yang mencakup 12 dari 47 prefektur Jepang—termasuk Aichi, Kanagawa, Shizuoka, Ehime, dan Miyazaki—menunjukkan setidaknya 2,04 juta mobil milik pribadi terancam. Perhitungan dilakukan berdasarkan estimasi jumlah rumah tangga yang terendam banjir dan tingkat kepemilikan kendaraan di wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai area prioritas mitigasi bencana. Dari 30 prefektur yang dianggap rawan terdampak parah, hanya 12 yang datanya tersedia.
Pemerintah Jepang sebelumnya memperingatkan bahwa probabilitas terjadinya megagempa di Palung Nankai dalam 30 tahun ke depan mencapai 60 hingga 90 persen. Skenario terburuk memperkirakan 298.000 jiwa melayang. Bencana ini tidak hanya mengancam jiwa, tetapi juga infrastruktur logistik. Kendaraan yang rusak atau hanyut akan memperparah kesulitan evakuasi dan distribusi bantuan pasca-bencana.
Japan Car Sharing Association, yang berbasis di Ishinomaki—kota yang kehilangan ribuan penduduk dalam tsunami 2011—menyerukan dukungan pemerintah untuk memperluas layanan mobil donasi. Ketua asosiasi, Takehiko Yoshizawa, menegaskan bahwa tanpa pendanaan publik dan penggunaan kendaraan milik negara, bantuan tidak akan menjangkau seluruh wilayah terdampak. Saat ini asosiasi hanya mengelola sekitar 600 kendaraan, jauh dari kebutuhan 20.000 unit yang diperkirakan untuk melayani 12 prefektur.
Dalam respons terhadap gempa Semenanjung Noto 2024, asosiasi menyewakan 527 kendaraan dan menghabiskan sekitar 69 juta yen (sekitar Rp7,4 miliar) per tahun untuk perawatan. Jika megagempa Nankai terjadi, biaya operasional tahunan diperkirakan melonjak menjadi 2,6 miliar yen (sekitar Rp280 miliar).
Bagi Indonesia, yang juga berada di kawasan cincin api Pasifik dan memiliki risiko gempa besar—terutama di zona megathrust Selat Sunda dan Mentawai—studi ini menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan logistik. Kerusakan kendaraan massal dapat melumpuhkan rantai pasok bantuan, sebagaimana terlihat dalam gempa Lombok 2018 dan tsunami Palu 2018. Pemerintah Indonesia dapat belajar dari kebutuhan Jepang akan armada kendaraan cadangan yang didanai publik untuk mempercepat pemulihan pasca-bencana.
Ke depan, pertanyaan krusial yang mengemuka: apakah Jepang—dan negara rawan gempa lainnya—siap mengalokasikan anggaran besar untuk logistik bencana yang mungkin baru terpakai puluhan tahun lagi? Atau akankah kesenjangan antara kebutuhan dan kesiapan terus membesar seiring bertambahnya populasi dan kendaraan di wilayah pesisir?



