Mendagri Tito Karnavian Dorong Perluasan Digitalisasi Bansos ke 43 Daerah

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan dukungan penuh terhadap perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 43 kabupaten dan kota di Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai fondasi awal menuju transformasi digital pemerintahan atau GovTech yang lebih luas.

Dalam rapat koordinasi yang digelar secara hybrid di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (30/6), Tito mengungkapkan bahwa program percontohan sebelumnya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, telah menunjukkan hasil positif. Keberhasilan itu mendorong pemerintah untuk memperluas cakupan ke puluhan daerah lain sebagai bagian dari implementasi nasional.

“Rapat ini dalam rangka perluasan piloting digitalisasi bansos di 43 kabupaten dan kota, dan ini merupakan cikal bakal juga road map menuju GovTech, e-government,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, menambahkan bahwa GovTech akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Menurutnya, rakor ini merupakan bagian dari upaya mengawal transformasi sistem perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).

Luhut menjelaskan, untuk pertama kalinya proses seleksi penerima bansos dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel melalui pertukaran data lintas sektor. Sistem tersebut dirancang agar mudah digunakan masyarakat, sehingga mereka dapat mengajukan permohonan bansos secara mandiri maupun melalui agen tanpa dibebani persyaratan dokumen yang panjang.

“Saya percaya dengan ketangguhan kita, program ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat penerima, dan mari kita kawal bersama-sama,” kata Luhut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Tito karena data dari tujuh kementerian/lembaga kini sudah bertemu dan proses AI-nya sudah berjalan.

Bagi Indonesia, digitalisasi bansos menjadi krusial mengingat jumlah penerima yang mencapai puluhan juta jiwa. Selama ini, masalah data ganda, ketidaktepatan sasaran, dan kebocoran anggaran kerap menghantui program perlindungan sosial. Dengan sistem baru yang mengandalkan AI dan pertukaran data real-time, pemerintah berharap penyaluran bansos bisa lebih efisien dan tepat sasaran.

Ke depan, keberhasilan perluasan piloting ini akan menjadi tolok ukur kesiapan Indonesia mengadopsi GovTech secara penuh. Pertanyaannya, mampukah pemerintah mengatasi hambatan infrastruktur digital dan kesiapan sumber daya manusia di daerah-daerah terpencil?