Di Balik Usia 48 Tahun, LSM di Yokohama Merawat Anak Imigran yang Terlupakan Negara
Baca dalam 60 detik
- Shin-ai-Juku, lembaga swadaya di Yokohama, telah 48 tahun menjembatani celah layanan publik bagi anak-anak imigran yang menghadapi kemiskinan, masalah status tinggal, dan trauma identitas.
- Direktur Mariko Takekawa mendorong regenerasi kepengurusan di tengah defisit operasional, sementara jumlah anak berkebutuhan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi asing yang tak diimbangi perluasan dukungan pemerintah.
- Kisah Wang Yuanwei, mantan siswa yang kini menjadi staf penuh, mencerminkan model pendampingan berbasis kepercayaan yang diharapkan bisa direplikasi di negara dengan komunitas diaspora besar seperti Indonesia.
Di tengah hiruk-pikuk Yokohama, sebuah lembaga nonprofit bernama Shin-ai-Juku telah menjadi rumah kedua bagi anak-anak imigran yang luput dari jangkauan sekolah dan pemerintah. Memasuki usia ke-48 tahun, organisasi ini berjuang tidak hanya untuk bertahan secara finansial, tetapi juga memastikan estafet kepedulian terus berlanjut ke generasi berikutnya.
Direktur Shin-ai-Juku, Mariko Takekawa, mengakui ironi di balik eksistensi lembaganya. "Tempat seperti ini seharusnya tidak perlu ada," ujarnya, merujuk pada idealisme bahwa negara seharusnya mampu melindungi warganya tanpa perantara. Namun realitas berkata lain: anak-anak dari latar belakang Filipina, China, Bangladesh, Nepal, dan negara lain datang dengan beban yang kompleks—bukan sekadar kendala bahasa, melainkan juga kemiskinan, masalah status kependudukan, perundungan, hingga gangguan perkembangan.
Takekawa, yang telah berkecimpung di bidang ini selama 40 tahun, melakukan kunjungan rumah secara rutin. Ia memeriksa kondisi dapur, berat badan anak, dan ketebalan lengan mereka—indikator sederhana namun nyata dari kesejahteraan. Pendekatannya bukan menghakimi, melainkan mendengarkan dan meyakinkan para orang tua bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kepercayaan yang terbangun memungkinkan Takekawa mendeteksi perubahan kecil dalam dinamika keluarga yang kerap luput dari perhatian birokrasi.
Salah satu cerita yang menggambarkan dampak lembaga ini adalah Wang Yuanwei, 30 tahun, wakil sekretaris jenderal Shin-ai-Juku. Pria berdarah China itu dulu adalah siswa binaan Takekawa. Saat dipanggil orang tuanya ke Jepang di bangku SMP, Wang tidak bisa berbahasa Jepang dan merasa asing baik di sekolah maupun di rumah. Shin-ai-Juku memberinya tempat dan ikatan kekeluargaan. Setelah sempat bekerja di luar, ia kembali pada 2024 sebagai staf tetap. "Saya ingin anak-anak bisa hidup seperti anak-anak. Kami mencari cara setiap hari untuk mewujudkan harapan itu," kata Wang.
Staf Shin-ai-Juku mencatat peningkatan jumlah anak imigran dengan masalah serius dari tahun ke tahun. Fenomena ini berkorelasi dengan pertumbuhan populasi asing yang pesat di Jepang, sementara perluasan dukungan administratif tidak berjalan seimbang. Pemerintah Yokohama sebenarnya memiliki pusat dukungan bahasa Jepang bernama Himawari, tempat anak-anak SD dan SMP yang baru tiba bisa belajar bahasa Jepang intensif selama sekitar satu bulan. Namun, aturan keamanan yang mewajibkan orang tua mengantar-jemput anak SD justru menjadi hambatan. Kepala Sekolah Himawari, Masumi Kanazawa, mengakui keterbatasan jumlah guru dan berharap jaringan pendukung seperti Shin-ai-Juku bisa saling terhubung.
Fumio Oishi, sekretaris jenderal Shin-ai-Juku, menekankan pentingnya membangun hubungan hidup bersama di tengah menyusutnya populasi domestik Jepang dan meningkatnya jumlah penduduk asing. "Kami harus membangun hubungan di mana kita hidup bersama," ujarnya. Namun, lembaga yang sepenuhnya bergantung pada donasi ini kini menghadapi defisit. Takekawa tetap optimistis mencari cara untuk mempertahankan operasional sambil mempersiapkan Wang sebagai penerus.
Kisah Shin-ai-Juku relevan bagi Indonesia, negara dengan diaspora besar dan arus migrasi yang terus tumbuh. Model pendampingan berbasis komunitas yang mengisi celah layanan publik bisa menjadi pelajaran berharga, terutama di daerah dengan kantong-kantong pekerja migran. Pertanyaannya, akankah pemerintah Indonesia dan Jepang belajar dari pengalaman ini sebelum celah perlindungan semakin melebar?
