Enam Provinsi Jadi Prioritas Penanganan Karhutla: Gambut dan El Niño Jadi Biang Kerok

Pemerintah menetapkan enam provinsi sebagai zona kritis penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul meluasnya titik api yang diperparah oleh fenomena El Niño. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan menjadi prioritas utama karena memiliki hamparan gambut yang mudah terbakar saat kondisi kering.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, mengungkapkan bahwa keenam provinsi tersebut masuk kategori paling rawan. "Dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis ada enam provinsi," ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menghadapi ancaman karhutla yang setiap tahun berulang.

Luas lahan yang terbakar hingga saat ini mencapai sekitar 107 ribu hektare. Angka ini menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan, mengingat dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat dan sektor ekonomi. Kabut asap yang ditimbulkan dapat melumpuhkan aktivitas penerbangan, sekolah, dan bisnis di wilayah terdampak.

Untuk mempercepat pemadaman, pemerintah mengerahkan 43 helikopter dan 10-15 pesawat fixed-wing yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Selain serangan udara, penanganan darat juga dilakukan dengan menggunakan tangki fleksibel sebagai penampungan air sementara. Djamari menekankan pentingnya koordinasi terpadu antara pemerintah pusat dan daerah agar upaya pemadaman berjalan efektif.

Kebakaran tidak hanya terjadi di enam provinsi tersebut. Kawasan Gunung Bromo di Jawa Timur, Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat juga dilaporkan mengalami kebakaran. Hal ini menunjukkan bahwa karhutla merupakan masalah nasional yang membutuhkan penanganan menyeluruh, tidak hanya terfokus pada satu wilayah.

Bagi Indonesia, karhutla bukan sekadar bencana ekologis. Setiap tahun, kebakaran gambut melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar, memperburuk kualitas udara, dan mengancam kesehatan jutaan orang. Selain itu, kerugian ekonomi akibat karhutla mencapai triliunan rupiah, termasuk biaya pemadaman, kerugian sektor perkebunan, dan dampak kesehatan jangka panjang.

Pemerintah juga mengandalkan teknologi modifikasi cuaca untuk memicu hujan buatan, sebuah langkah yang dinilai efektif dalam kondisi tertentu. Namun, keberhasilan jangka panjang bergantung pada upaya pencegahan, seperti restorasi gambut dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.

"Penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman, tetapi harus diiringi dengan langkah preventif yang berkelanjutan," kata seorang analis lingkungan yang enggan disebutkan namanya.

Ke depan, pertanyaannya adalah apakah pemerintah mampu mempertahankan komitmen ini setelah musim kemarau berakhir. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa karhutla cenderung berulang, terutama jika faktor ekonomi dan sosial yang mendorong pembakaran lahan tidak diatasi. Akankah tahun ini menjadi titik balik, atau hanya sekadar respons darurat yang terlupakan?