Perdana Menteri Jepang Diteriaki 'Tolak Perang' dalam Peringatan 81 Tahun Pertempuran Okinawa

Suara lantang 'Tolak Perang' dan 'Lindungi Pasal 9' menggema di tengah khidmatnya upacara peringatan 81 tahun Pertempuran Okinawa, Selasa (24/6). Teriakan itu ditujukan langsung kepada Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang hadir sebagai inspektur upacara. Momen ini menjadi cermin tajam perpecahan antara ambisi pemerintah memperkuat pertahanan dan keinginan kuat warga Okinawa untuk tetap setia pada konstitusi pasifis pasca-Perang Dunia II.

Okinawa bukan sekadar lokasi bersejarah. Prefektur paling selatan Jepang ini menjadi rumah bagi sebagian besar pangkalan militer Amerika Serikat di Negeri Sakura. Beban itu telah lama memicu resistensi warga yang trauma akan kekejaman perang. Dalam pidatonya, Takaichi—yang dikenal sebagai elang keamanan—menegaskan kembali komitmen Jepang untuk memperkuat kemampuan pertahanan secara mandiri. Namun, pernyataannya langsung berbenturan dengan sentimen publik yang khawatir pulau mereka akan kembali menjadi medan pertempuran.

Ketegangan semakin terasa karena posisi geografis Okinawa yang strategis. Berada di dekat Taiwan dan Kepulauan Senkaku yang disengketakan dengan China, Okinawa menjadi garda depan dalam dinamika keamanan Asia Timur. Pernyataan Takaichi sebelumnya yang mengisyaratkan potensi keterlibatan Jepang dalam skenario darurat Taiwan telah memicu kemarahan Beijing dan memperburuk hubungan bilateral.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki resonansi tersendiri. Sebagai negara yang juga menganut prinsip bebas aktif dan pernah merasakan pahitnya pendudukan, perkembangan di Okinawa mengingatkan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara kedaulatan, keamanan, dan perdamaian. Kebijakan pertahanan Jepang yang semakin ofensif dapat memicu perlombaan senjata di kawasan, yang berpotensi mengganggu stabilitas Indo-Pasifik—wilayah yang menjadi fokus utama kebijakan luar negeri Indonesia.

Usai upacara, Takaichi berusaha meredam ketegangan dengan menyatakan bahwa Jepang tidak dalam keadaan perang dan telah konsisten menjadi negara cinta damai. Namun, pernyataan itu sulit meredam kekhawatiran warga Okinawa yang melihat penguatan militer di kepulauan Nansei sebagai ancaman nyata. Mereka khawatir pulau-pulau indah itu akan kembali menjadi sasaran pertama jika konflik pecah.

Ke depan, Jepang dihadapkan pada pertanyaan mendasar: dapatkah negara ini memperkuat pertahanan tanpa mengorbankan semangat pasifisme yang telah menjadi identitasnya? Ataukah Okinawa akan terus menjadi simbol perdebatan antara keamanan dan perdamaian? Jawabannya tidak hanya akan menentukan arah kebijakan Tokyo, tetapi juga stabilitas kawasan Asia Timur yang menjadi perhatian Indonesia.