Kursi Perdana Menteri Inggris: Andy Burnham Siap Gantikan Starmer Tanpa Lawan

Andy Burnham, politisi buruh yang baru saja kembali ke parlemen, bergerak cepat mengamankan dukungan partai untuk menjadi perdana menteri berikutnya. Tanpa lawan berarti, ia diproyeksikan menggantikan Keir Starmer yang mengundurkan diri setelah dua tahun pemerintahan yang diwarnai kesalahan strategis dan erosi kepercayaan publik.

Burnham, yang menjabat Wali Kota Greater Manchester sejak 2017, memenangkan kursi parlemen dalam pemilu sela pekan lalu dengan agenda jelas: menantang Starmer. Langkahnya semakin mulus setelah mantan Menteri Kesehatan Wes Streeting—yang sempat dianggap saingan utama—menyatakan dukungan pada Senin. Dalam sistem parlementer Inggris, perubahan pemimpin partai yang berkuasa tidak memerlukan pemilu nasional; pemilu berikutnya baru wajib digelar pada 2029.

Proses nominasi kepemimpinan Partai Buruh akan dibuka 9 Juli dan ditutup sepekan kemudian. Jika Burnham menjadi satu-satunya kandidat, ia bisa resmi menjadi perdana menteri pada 17 Juli. Bila ada kontestasi, pemenang harus sudah ditetapkan sebelum parlemen kembali dari reses musim panas pada 1 September. Namun, sejumlah anggota parlemen menginginkan adanya kompetisi terbuka untuk menguji kebijakan Burnham yang masih abu-abu.

Kekosongan kebijakan menjadi sorotan utama. Burnham dikenal karena gaya kepemimpinan karismatik yang kontras dengan Starmer yang dianggap kaku. Namun, program konkret di bidang ekonomi, pertahanan, dan pelayanan publik masih belum jelas. Mantan Menteri Angkatan Bersenjata Al Carns, yang mengundurkan diri bulan ini karena ketidakpuasan terhadap belanja pertahanan, mendesak adanya diskusi nasional yang jernih. Carns mengisyaratkan kemungkinan maju, meski belum mengambil keputusan. Nama lain seperti Darren Jones, menteri senior dan sekutu Starmer, juga disebut-sebut, namun belum ada pernyataan resmi.

Bagi Indonesia, dinamika politik Inggris patut dicermati mengingat hubungan dagang dan investasi bilateral yang signifikan. Perubahan kepemimpinan di London dapat memengaruhi kebijakan luar negeri Inggris, termasuk di kawasan Indo-Pasifik. Stabilitas politik Inggris juga berdampak pada pasar keuangan global dan nilai tukar pound sterling, yang memengaruhi daya beli produk ekspor Indonesia. Selain itu, pendekatan Burnham terhadap isu perubahan iklim dan perdagangan bebas akan menjadi sinyal bagi mitra dagang seperti Indonesia.

"Saya pikir transisi harus cepat dan tertib," ujar Menteri Kabinet Nick Thomas-Symonds kepada BBC, menekankan keinginan partai untuk menghindari perpanjangan ketidakpastian politik.

Starmer sendiri mengundurkan diri setelah akhir pekan merenungkan masa depannya, mengakui bahwa partai tidak lagi percaya dirinya sebagai pemimpin terbaik. Ia adalah perdana menteri keenam dalam satu dekade yang meninggalkan jabatan di tengah jalan. Pengunduran dirinya terjadi tepat saat Inggris memperingati 10 tahun referendum Brexit, keputusan yang terus mengguncang ekonomi dan politik negeri itu. Meskipun memenangi pemilu Juli 2024 dengan gemilang, popularitas Starmer dan partainya merosot tajam akibat gagal mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki layanan publik, dan meredakan biaya hidup. Kesalahan seperti menunjuk Peter Mandelson—teman dekat Jeffrey Epstein yang bermasalah—sebagai duta besar untuk AS turut memperburuk citranya.

Kini Partai Buruh menghadapi ancaman ganda: kehilangan pemilih liberal ke Partai Hijau yang tumbuh, dan tekanan dari Reform UK pimpinan Nigel Farage yang unggul dalam jajak pendapat nasional. Pertanyaan besarnya, mampukah Burnham mengulang kesuksesan lokalnya di panggung nasional, atau justru menjadi korban berikutnya dari ketidakstabilan politik Inggris?