Hari Bhayangkara ke-80: Polri Jadikan Tribrata dan Catur Prasetya sebagai Kompas Etika di Tengah Disrupsi Digital

Polri memanfaatkan momentum Hari Bhayangkara ke-80 untuk memperkuat fondasi etika institusi di tengah arus disrupsi digital dan keterbukaan informasi. Melalui dialog kebangsaan yang digelar di Jakarta, Selasa (23/6/2026), korps bhayangkara menegaskan bahwa nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya harus menjadi kompas moral bagi setiap anggota dalam menjalankan tugas.

Acara yang bertajuk “Tribrata dan Catur Prasetya sebagai Kompas Etika Polri Presisi di Era Disrupsi Digital dan Keterbukaan Informasi” ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional, termasuk cendekiawan Yudi Latif, motivator Ary Ginanjar Agustian, dan Kepala Pusat Sejarah Polri Brigjen Pol Abas Basuni. Mereka sepakat bahwa etika adalah fondasi utama transformasi Polri menuju institusi modern dan profesional yang dipercaya masyarakat.

Yudi Latif mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara majemuk membutuhkan kepercayaan publik sebagai perekat utama. “Inti dari kepercayaan adalah etika,” ujarnya. Menurut dia, tanpa etika yang kuat, institusi kepolisian akan kehilangan legitimasi di mata warga. Pandangan ini relevan mengingat berbagai tantangan yang dihadapi Polri, mulai dari kasus pelanggaran etika hingga tekanan opini publik di media sosial.

Sementara itu, Ary Ginanjar memaparkan hasil survei internal yang menunjukkan 95 persen anggota Polri memiliki dorongan kuat untuk berubah. Ia menawarkan konsep tiga pilar—right people, right system, right values—sebagai resep mewujudkan Polri berkelas dunia menuju Indonesia Emas 2045. “Dengan tiga pilar itu, Polri akan bermoral dan dipercaya,” katanya.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan bahwa dialog ini adalah bagian dari upaya internalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya. Ia menegaskan komitmen Polri untuk terbuka terhadap kritik dan masukan dari publik. “Kami tidak anti kritik, dan terus mendorong perubahan sosial yang lebih baik,” ujarnya.

Bagi masyarakat Indonesia, penguatan etika di tubuh Polri memiliki dampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum. Kepercayaan terhadap institusi keamanan menjadi prasyarat stabilitas nasional, terutama di tahun politik dan menjelang agenda besar seperti Pemilu 2029. Langkah Polri merangkul tokoh eksternal dan mengakui perlunya perbaikan internal patut diapresiasi, namun publik akan menanti bukti nyata di lapangan.

Ke depan, tantangan terbesar Polri adalah menerjemahkan nilai-nilai luhur tersebut ke dalam kebijakan dan tindakan sehari-hari. Akankah semangat perubahan 95 persen anggota mampu mengikis praktik-praktik lama yang kontraproduktif? Jawabannya akan menentukan apakah Polri benar-benar menjelma sebagai institusi presisi yang dicita-citakan.