Demonstrasi 'Partai Kecoa' di India Tuntut Menteri Pendidikan Mundur
Baca dalam 60 detik
- Ribuan mahasiswa dan pencari kerja menggelar aksi duduk di New Delhi menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan terkait kebocoran soal ujian kedokteran NEET-UG.
- Kelompok Cockroach Janata Party (CJP), yang mengambil nama dari partai penguasa BJP, memimpin protes dengan maskot kecoa sebagai simbol perlawanan terhadap sistem pendidikan yang dinilai gagal.
- Gerakan #MainBhiCockroach yang lahir dari pernyataan kontroversial hakim agung India telah mengumpulkan lebih dari 22 juta pengikut Instagram dan mendapat dukungan dari politisi oposisi.

Ribuan mahasiswa, profesional muda, dan pencari kerja memadati kawasan Jantar Mantar di New Delhi untuk hari ketiga berturut-turut, menuntut Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu oleh skandal kebocoran soal Ujian Nasional Kelayakan dan Masuk (NEET-UG), ujian kedokteran paling kompetitif di India, yang memicu kemarahan publik dan memaksa pemerintah membatalkan hasil serta menyelenggarakan ujian ulang.
Demonstrasi tersebut dipimpin oleh Cockroach Janata Party (CJP), sebuah kelompok baru yang namanya merupakan plesetan dari partai berkuasa BJP pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Dengan maskot kecoa, CJP mengusung misi mendorong akuntabilitas dalam sistem pendidikan India. Kelompok ini lahir dari gelombang kemarahan setelah Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant, dalam sidang pengadilan menyebut sebagian pengangguran muda sebagai "kecoa" dan "parasit". Meskipun hakim kemudian mengklarifikasi bahwa pernyataannya ditujukan bagi pemilik ijazah palsu, dampaknya sudah meluas. Dalam hitungan hari, tagar #MainBhiCockroach ("Saya juga kecoa") yang digagas oleh pendiri CJP, Abhijeet Dipke, menarik puluhan ribu pendukung dan lebih dari 22 juta pengikut di Instagram, serta mendapat dukungan dari politisi oposisi.
Inti persoalan bermula dari bocornya soal NEET-UG yang memicu kemarahan orang tua dan siswa. Otoritas kemudian membatalkan hasil ujian dan memerintahkan ujian ulang yang digelar pada 20 Juni dengan pengamanan ketat, termasuk pemeriksaan biometrik. Badan Pengujian Nasional (NTA) menyatakan ujian ulang berjalan lancar tanpa ada laporan kebocoran. Namun, bagi para pengunjuk rasa di Jantar Mantar, ujian ulang tidak mengakhiri kontroversi. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas sistem yang dinilai telah gagal melindungi jutaan siswa.
"Kami di sini untuk menuntut akuntabilitas," ujar Abhijeet Dipke, pendiri CJP yang juga mahasiswa Boston University, kepada para pendukungnya. Dipke tiba di India awal bulan ini dan menggelar protes pertama di lokasi yang sama sebelum melanjutkan ke kota-kota lain. Aksi duduk ini dimulai pada 19 Juni setelah polisi menyetujui izin protes yang dijadwalkan berakhir pukul 17.00 waktu setempat pada 20 Juni. Ketika izin habis, para pendukung menolak meninggalkan lokasi dan bertekad terus berdemonstrasi hingga Pradhan mundur. Beberapa peserta menghabiskan akhir pekan dengan tidur di atas kasur di trotoar dan memblokir jalan. Relawan menyediakan makanan dan air, sementara demonstran bernyanyi, berdebat tentang reformasi pendidikan, dan bertahan di bawah suhu yang meningkat. Organisator menuduh polisi mematikan lampu serta membatasi akses air dan toilet setelah izin habis, namun kemudian layanan tersebut dipulihkan. Polisi Delhi belum menanggapi tuduhan itu.
Protes ini juga mendapat dukungan dari warga yang tidak memiliki hubungan langsung dengan ujian. Jyoti Thakur, seorang penjaga toko berusia 23 tahun dari Delhi, mengatakan, "Saya datang karena saya percaya mereka melakukan hal yang benar. Jalan menuju masyarakat yang lebih baik adalah melalui sistem pendidikan yang lebih baik." Gaurav Jain, pengacara berusia 39 tahun yang menghabiskan satu malam di lokasi protes, menyatakan keprihatinannya tentang akuntabilitas dan menyerukan sistem pendidikan yang lebih bertanggung jawab. Kementerian Pendidikan dan BJP belum menanggapi secara publik tuntutan pengunduran diri Pradhan.
Fenomena ini menarik perhatian karena menunjukkan bagaimana sentimen publik di India dapat terpicu oleh satu pernyataan kontroversial dan meluas menjadi gerakan sosial yang masif. Di Indonesia, kasus serupa pernah terjadi ketika pernyataan pejabat publik yang dianggap merendahkan kelompok tertentu memicu gelombang protes di media sosial. Pertanyaannya, apakah gerakan seperti #MainBhiCockroach akan bertahan lama atau hanya menjadi ledakan kemarahan sesaat? Yang jelas, tuntutan akuntabilitas sistem pendidikan India masih jauh dari selesai, dan pemerintah harus mencari cara untuk memulihkan kepercayaan publik.



