Perdana Menteri Jepang Takaichi Didesak Jelaskan Skandal Video Fitnah: Waktu Tersita untuk Tugas Kenegaraan
Baca dalam 60 detik
- PM Sanae Takaichi mengeluh penyelidikan parlemen atas tuduhan video fitnah mengganggu tugas kenegaraannya.
- Survei Kyodo News menunjukkan 49,7% publik tidak puas dengan penjelasan Takaichi, memperkuat tekanan politik.
- Skandal ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan LDP menjelang pemilu mendatang.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengeluhkan bahwa penyelidikan parlemen terkait dugaan keterlibatan kantornya dalam pembuatan video fitnah anonim terhadap lawan politik telah menyita waktu yang seharusnya digunakan untuk menjalankan tugas kenegaraan. Dalam sidang parlemen, Senin (22/6), Takaichi menyatakan ingin menyerahkan pernyataan tertulis dari sekretarisnya ke komite anggaran DPR untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut.
Skandal ini bermula dari laporan majalah mingguan Shukan Bunshun pada akhir April yang mengklaim bahwa kantor Takaichi meminta sebuah perusahaan IT untuk membuat video anonim yang menyerang rival-rivalnya selama pemilihan ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) pada Oktober lalu dan pemilihan umum Februari. Salah satu sasaran adalah Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi, yang disebut "tidak cakap" dalam video tersebut. Takaichi berulang kali membantah mengetahui video itu, merujuk pada bantahan sekretarisnya.
Dalam pernyataannya, Takaichi mengaku bahwa "sayangnya, saya tidak dapat memperoleh waktu yang cukup untuk tugas-tugas perdana menteri karena harus menanggapi tuduhan ini." Ia juga menolak mendengarkan rekaman percakapan antara sekretarisnya dan kepala perusahaan IT yang diduga memproduksi video, dengan alasan enggan membayar biaya berlangganan. Sekretarisnya pun disebut tidak memiliki ingatan jelas tentang pertemuan dengan pria tersebut.
Tekanan oposisi semakin meningkat setelah partai oposisi Centrist Reform Alliance meminta Takaichi untuk memanggil sekretaris pertamanya yang didanai publik ke parlemen. Tuduhan ini muncul di tengah upaya Takaichi untuk memperkuat posisinya sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang. Namun, survei terbaru menunjukkan bahwa penjelasannya belum meyakinkan publik, dengan hampir separuh responden menyatakan ketidakpuasan.
Bagi Indonesia, skandal ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Jepang, sebagai mitra strategis Indonesia, kerap dijadikan contoh dalam tata kelola pemerintahan yang bersih. Kasus ini menunjukkan bahwa bahkan negara dengan reputasi birokrasi kuat pun tidak kebal dari praktik politik yang kontroversial. Ke depannya, publik akan mengawasi apakah Takaichi mampu memulihkan kepercayaan atau justru menghadapi krisis politik yang lebih dalam.
