Harga Solar Bersubsidi Malaysia Turun ke RM2,10 per Liter per Juli

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengumumkan penurunan harga solar bersubsidi menjadi RM2,10 per liter mulai Juli mendatang. Keputusan ini diambil setelah reformasi program subsidi diesel yang ditargetkan, serta optimisme terhadap meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang turut menekan harga minyak global.

Dalam sambutannya di Bintulu, Serawak, Anwar menjelaskan bahwa penurunan harga ini merupakan hasil dari restrukturisasi subsidi yang lebih tepat sasaran, sejalan dengan program Budi RON95 yang menggunakan verifikasi MyKad. Menteri Keuangan II, Amir Hamzah Azizan, akan merinci teknis implementasi kebijakan ini di Kuala Lumpur pada Senin mendatang.

Anwar menekankan bahwa langkah ini bukan kenaikan, melainkan penurunan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengaitkan hal ini dengan kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang tengah dimediasi oleh Pakistan. Menurut Anwar, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, meyakini krisis di Asia Barat dapat mereda, yang akan berdampak positif pada harga minyak dan solar.

Penurunan harga solar ini menjadi angin segar bagi masyarakat Malaysia, terutama sektor transportasi dan logistik yang sangat bergantung pada bahan bakar. Namun, kebijakan subsidi yang ditargetkan juga menuai perhatian, karena sebelumnya program serupa sempat menuai kritik terkait kebocoran dan ketidaktepatan sasaran. Pemerintah Malaysia berupaya memastikan subsidi hanya dinikmati oleh kelompok yang berhak melalui sistem verifikasi digital.

Bagi Indonesia, langkah Malaysia ini dapat menjadi referensi dalam mengelola subsidi energi. Indonesia sendiri tengah menghadapi tekanan untuk mereformasi subsidi BBM yang membebani anggaran negara. Harga solar di Indonesia saat ini masih disubsidi, namun besaran dan mekanismenya berbeda. Keberhasilan Malaysia dalam menurunkan harga subsidi di tengah tekanan global dapat memberikan pelajaran berharga bagi pengambil kebijakan di Tanah Air.

Selain isu energi, Anwar juga menyoroti hubungan erat antara pemerintah federal dan Serawak yang memungkinkan penyelesaian berbagai masalah strategis, termasuk alih kelola Pelabuhan Bintulu ke tangan negara bagian. Negosiasi antara Petronas dan Petroleum Serawak Berhad (Petros) disebutnya berada di tahap akhir, dan perbedaan pendapat yang muncul dianggap wajar dalam sistem demokrasi.

Ke depan, efektivitas program subsidi diesel yang ditargetkan akan menjadi ujian bagi pemerintahan Anwar. Akankah penurunan harga ini benar-benar meringankan beban rakyat tanpa membebani fiskal? Atau justru membuka celah baru bagi penyelundupan dan penyalahgunaan? Jawabannya akan terlihat dalam beberapa bulan ke depan, seiring implementasi kebijakan dan pengawasan yang ketat.