Gibran Tinjau Hilirisasi Kakao di Papua Barat, Wamendagri: Bukti Otsus Tepat Sasaran

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat pada Sabtu (20/9) untuk meninjau langsung implementasi dana Otonomi Khusus (Otsus) melalui pengembangan komoditas kakao. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat serius memastikan setiap rupiah dana Otsus berdampak nyata bagi kesejahteraan orang asli Papua.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan menyambangi pabrik kakao di Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan. Pabrik ini menjadi contoh bagaimana dana Otsus digunakan untuk membangun rantai nilai dari hulu hingga hilir—mulai dari budidaya biji kakao hingga menjadi produk olahan bernilai tambah. Menurut Ribka, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal.

“Pembuktian dari penggunaan Dana Otsus yang baik adalah ketika masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. Kita tidak hanya berbicara tentang anggaran, tetapi bagaimana anggaran tersebut mampu memberdayakan orang asli Papua dan menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Ribka dalam keterangan resmi yang diterima media.

Ribka menegaskan bahwa keberhasilan Otsus harus diukur dari program-program yang mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat peran orang asli Papua dalam pembangunan. Hilirisasi kakao di Manokwari Selatan dinilai sebagai salah satu contoh terbaik karena melibatkan petani lokal dalam setiap tahapan produksi, dari penanaman hingga pemasaran.

Kunjungan ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas penyaluran dana Otsus yang kerap dikritik karena lambatnya dampak ekonomi. Dengan adanya contoh konkret seperti pabrik kakao, Ribka berharap kepercayaan masyarakat terhadap program Otsus semakin meningkat. “Melalui pengembangan kakao dari hulu hingga hilir seperti ini, kita ingin memastikan bahwa nilai tambah ekonomi dinikmati oleh masyarakat Papua sendiri,” tambahnya.

Ke depan, pemerintah berencana memperluas model hilirisasi serupa ke komoditas lain seperti vanili dan pala di berbagai daerah Papua. Ribka menekankan bahwa komitmen ini sejalan dengan semangat otonomi khusus yang sesungguhnya, yaitu memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya alamnya demi kesejahteraan rakyat. Pertanyaan yang masih mengemuka adalah sejauh mana model ini dapat direplikasi di tengah tantangan infrastruktur dan sumber daya manusia yang masih terbatas.