Survei Terbaru: Dukungan pada Kabinet Takaichi Anjlok ke Titik Terendah

Dukungan publik terhadap Kabinet Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi merosot ke angka 55,8 persen, level paling rendah sejak ia memimpin pemerintahan pada Oktober tahun lalu. Hasil jajak pendapat Kyodo News yang dirilis akhir pekan lalu menunjukkan penurunan 5,5 poin persentase dibanding survei sebelumnya pada Mei, sementara tingkat ketidaksetujuan naik 1,1 poin menjadi 27,9 persen. Penurunan ini terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi akibat konflik Timur Tengah yang masih membayangi Negeri Sakura yang minim sumber daya alam.

Survei telepon yang dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai awal—termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz oleh Teheran—menemukan bahwa 54,7 persen responden menolak pengiriman Pasukan Bela Diri Jepang ke jalur perairan strategis tersebut untuk mengamankan lalu lintas kapal dagang. Hanya 36,6 persen yang setuju dengan opsi itu. Sikap ini mencerminkan keengganan publik Jepang untuk terlibat langsung dalam operasi militer di luar negeri, meskipun stabilitas Selat Hormuz sangat vital bagi pasokan energi Jepang.

Di sisi lain, tekanan inflasi yang masih membebani rumah tangga Jepang mendorong mayoritas responden mendukung pemotongan pajak konsumsi atas bahan pangan dan minuman. Sebanyak 43,9 persen memilih penurunan tarif dari 8 persen menjadi 1 persen jika langkah itu bisa diterapkan lebih cepat, sementara 22,6 persen menginginkan pemotongan ke 0 persen sesuai janji partai penguasa, tanpa memedulikan waktu implementasi. Koalisi pemerintahan yang terdiri dari Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang sebelumnya berjanji membekukan pajak konsumsi 8 persen selama dua tahun dalam kampanye pemilu Februari lalu sebagai langkah melawan inflasi.

Namun, proposal terbaru dari kepala kebijakan pajak LDP dalam pertemuan dewan nasional lintas partai tentang perpajakan dan jaminan sosial justru mengusulkan tarif 1 persen selama dua tahun mulai April 2027. Alasannya, perubahan ke tarif 0 persen memerlukan waktu lebih lama untuk menyesuaikan sistem mesin kasir para peritel. Perdebatan ini menunjukkan tarik-ulur antara keinginan meringankan beban rakyat dan kesiapan teknis di lapangan.

Selain isu ekonomi, survei juga mengungkap perpecahan publik mengenai usulan mengatasi menurunnya jumlah anggota keluarga kekaisaran. Rencana untuk mengizinkan keturunan laki-laki dari 11 cabang kolateral bekas keluarga bangsawan—yang kehilangan status kerajaan sekitar 80 tahun lalu—untuk bergabung dengan keluarga kekaisaran mendapat dukungan 44 persen, sementara 45,4 persen menolak. Jumlah pewaris takhta Krisantemum terus berkurang karena Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran membatasi pewaris hanya pada laki-laki yang memiliki kaisar dari pihak ayah, sementara anggota perempuan harus meninggalkan keluarga jika menikah dengan rakyat biasa.

Bagi Indonesia, dinamika politik Jepang ini patut dicermati mengingat Jepang merupakan mitra dagang utama dan investor besar di sektor infrastruktur serta manufaktur. Ketidakstabilan politik di Jepang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dan komitmen investasi di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, perdebatan tentang pajak konsumsi dan pengiriman pasukan ke luar negeri mencerminkan tantangan serupa yang dihadapi Indonesia dalam menyeimbangkan tekanan fiskal, kebutuhan keamanan energi, dan sentimen publik. Pertanyaannya, akankah pemerintah Takaichi mampu membalikkan tren penurunan dukungan ini sebelum pemilu berikutnya, atau justru harus menghadapi krisis kepercayaan yang lebih dalam?