Kesepakatan AS-Iran: Gencatan Senjata Bersyarat atau Sekadar Jeda?

Penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara Amerika Serikat dan Iran pada Rabu (17 Juni) memang memicu gelombang kelegaan di tengah kelelahan global akibat konflik dan dampak ekonominya. Namun, analis memperingatkan bahwa dokumen itu bukanlah perjanjian damai final, melainkan sekadar gencatan senjata bersyarat yang menyisakan banyak pekerjaan rumah.

Carl Skadian, Deputi Direktur Middle East Institute di National University of Singapore, menilai bahwa MOU 14 poin tersebut lebih merupakan peta jalan menuju kesepakatan abadi, bukan kesepakatan itu sendiri. Presiden AS Donald Trump bahkan secara blak-blakan menyatakan jika kesepakatan permanen tidak tercapai dalam 60 hari, Amerika akan kembali melancarkan serangan bom. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ancaman permusuhan hanya surut sementara, bukan lenyap sepenuhnya.

Yang lebih mengejutkan, Trump mengakui bahwa ia meneken MOU untuk menghindari “bencana ekonomi”. Hal ini diartikan sebagai tekanan besar akibat perang yang tidak populer dan menguras anggaran. Perbandingannya dengan Herbert Hoover, presiden AS saat krisis 1929, menjadi isyarat betapa gentingnya situasi fiskal Amerika.

Dari sisi substansi, MOU ini dinilai lebih menguntungkan Iran. Tiga indikator utama mendukung tesis tersebut. Pertama, program nuklir Iran—alasan utama AS berperang—masih menggantung. Meski Iran berjanji tidak memproduksi bom atom, tidak ada mekanisme inspeksi dan pemantauan yang jelas. Perbandingannya dengan JCPOA 2015 yang memakan waktu 20 bulan untuk dirundingkan, tenggat 60 hari terlihat sangat ambisius. “Anda bisa menghilangkan alat pembuat bom, tapi tidak dengan keahlian yang sudah dimiliki,” ujar Skadian.

Kedua, isu Selat Hormuz. MOU menjamin lalu lintas kapal komersial gratis selama 60 hari dan memberi Iran wewenang bernegosiasi dengan Oman serta negara teluk lain untuk mengatur administrasi selat di masa depan. Ini memicu perdebatan tentang hak lintas bebas berdasarkan hukum internasional, yang juga relevan bagi Indonesia mengingat prinsip serupa berlaku di Selat Malaka.

Ketiga, insentif ekonomi. Selain mencairkan dana beku, AS berjanji memimpin upaya rekonstruksi Iran senilai US$300 miliar dan mencabut sanksi jika kesepakatan final ditandatangani. Skadian menilai ini sebagai “wortel raksasa” yang mendorong Iran berunding setelah ancaman militer dan tuntutan “menyerah tanpa syarat” gagal.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, stabilitas Selat Hormuz penting bagi keamanan pasokan minyak dan gas, mengingat Indonesia masih mengimpor energi dari kawasan Teluk. Di sisi lain, keberhasilan diplomasi Iran bisa menjadi preseden bagi negara-negara yang menghadapi tekanan ekonomi AS, meski jalur negosiasi yang panjang masih membentang.

Pertanyaan mendasar yang diajukan Skadian: apakah dunia lebih baik pada 27 Februari—sehari sebelum perang meletus—atau saat JCPOA ditandatangani pada 2015? Rakyat Iran sendiri menjadi pihak paling kompleks. Protes besar Desember 2025-Januari 2026 akibat kesulitan ekonomi dibalas represi keras. Kini, perang memperparah penderitaan mereka. Janji dana rekonstruksi mungkin menjadi harapan, tapi rekam jejak rezim dalam mengelola bantuan tidak meyakinkan.

MOU ini setidaknya mengakhiri kebuntuan “tidak damai, tidak perang” yang berlangsung berbulan-bulan. Namun, seperti diingatkan Skadian, kerja keras baru dimulai. Akankah 60 hari cukup untuk menyelesaikan isu nuklir, Selat Hormuz, dan kepercayaan yang hancur? Atau ini hanya jeda sebelum badai berikutnya?