Brunei Gali Potensi Wisata Sejarah Perang Dunia II untuk Pasar Australia

Bandar Seri Begawan — Australia dan Brunei resmi menjajaki kerja sama pengembangan wisata warisan sejarah (heritage tourism) dengan menyasar pasar Australia, memanfaatkan momentum peringatan 81 tahun Operasi Oboe yang menjadi titik balik pembebasan Brunei dan Labuan dari pendudukan Jepang pada Perang Dunia II. Inisiatif ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mengangkat potensi wisata sejarah Brunei yang selama ini belum tergarap maksimal.

Komisi Tinggi Australia di Brunei, bersama Dinas Pengembangan Pariwisata Brunei di bawah Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri, menghadirkan sejarawan militer Profesor Garth Pratten dalam sesi berbagi yang melibatkan operator tur dan pemandu wisata berlisensi. Dalam paparannya, Pratten menekankan bagaimana hubungan historis antara Australia dan Brunei dapat dikemas secara kreatif menjadi paket wisata khusus yang mengedepankan unsur cerita, edukasi, dan pemahaman budaya lintas bangsa.

Operasi Oboe merupakan kampanye militer besar terakhir Australia dalam Perang Dunia II, di mana pasukan Australia yang didukung Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat mendarat untuk membebaskan Brunei dan Labuan dari kekuasaan Jepang. Momen bersejarah ini kembali mendapat sorotan ketika Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengunjungi Brunei-Australia Memorial pada 14 April 2026, didampingi Menteri Koordinator Keamanan Nasional Brunei, Mayor Jenderal (Purn) Datuk Paduka Seri Halbi Mohd Yussof. Kunjungan tersebut menegaskan komitmen kedua negara untuk terus merawat memori kolektif yang memperkuat hubungan bilateral.

Bagi Indonesia, langkah Brunei ini dapat menjadi pelajaran berharga. Indonesia memiliki banyak situs sejarah Perang Dunia II, seperti Peristiwa Merah Putih di Manado, Pertempuran Surabaya, dan peninggalan Jepang di Biak. Namun, pengelolaan wisata sejarah di Indonesia masih sering terfragmentasi dan kurang terintegrasi dengan pasar internasional. Kolaborasi seperti yang dilakukan Brunei—melibatkan akademisi, pemerintah, dan pelaku industri—bisa menjadi model untuk mengangkat potensi wisata sejarah Indonesia agar lebih kompetitif di kancah global.

Lokakarya ini juga menjadi bukti nyata dukungan Australia terhadap visi diversifikasi ekonomi Brunei 2035, yang menempatkan pariwisata sebagai sektor andalan di luar minyak dan gas. Dengan mengemas sejarah bersama secara profesional, Brunei berharap dapat menarik lebih banyak wisatawan Australia yang memiliki minat khusus pada sejarah militer dan budaya. Menurut analis pariwisata, pendekatan berbasis cerita (storytelling) seperti ini mampu menciptakan pengalaman yang lebih mendalam dan membedakan destinasi dari wisata massal pada umumnya.

Ke depan, tantangan terbesar Brunei adalah memastikan produk wisata yang dikembangkan tidak hanya autentik, tetapi juga berkelanjutan dan mampu menjangkau segmen pasar yang tepat. Apakah kerja sama ini akan menjadi katalis bagi lahirnya paket wisata sejarah yang sukses secara komersial, atau hanya menjadi seremonial belaka? Jawabannya akan bergantung pada sejauh mana komitmen para pemangku kepentingan dalam merancang, mempromosikan, dan mengevaluasi produk wisata warisan sejarah ini secara berkesinambungan.