Gibran: AI Bukan Masa Depan, Tapi Hari Ini – Kuasai Teknologi, Jaga Etika
Baca dalam 60 detik
- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong masyarakat Indonesia untuk menguasai kecerdasan buatan (AI) sebagai alat percepatan, bukan sekadar penonton.
- Ia menekankan etika lebih krusial daripada teknis AI, mengingatkan risiko penyebaran hoaks, plagiarisme, dan pelanggaran privasi.
- Pemerintah telah menyelesaikan asesmen kesiapan AI UNESCO, menandai langkah awal membangun ekosistem AI yang beretika di Indonesia.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa kecerdasan buatan (AI) bukan lagi sekadar wacana masa depan, melainkan realitas yang harus dihadapi hari ini. Dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, Selasa (16/6), ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak menjadi penonton pasif, melainkan pemain aktif yang menguasai teknologi tersebut.
Menurut Gibran, transformasi dari literasi baca-tulis menuju literasi digital tengah berlangsung, dan AI berada di puncak perubahan itu. Ia meminta pelajar memandang AI sebagai alat untuk mempercepat proses belajar, bukan membuat malas. AI dapat digunakan untuk mencari data, mempelajari bahasa asing, atau memahami rumus matematika dengan cara yang lebih sederhana. “Kita tidak bisa lagi menutup mata, atau sekadar menjadi penonton. Kita harus menjadi pemain, kita harus menjadi penguasa teknologi tersebut,” ujarnya.
Gibran juga menyoroti pentingnya peran guru dan orang tua dalam ekosistem AI. Guru yang melek AI, kata dia, akan memiliki ‘kekuatan super’ untuk mendidik secara lebih efektif. AI dapat membantu tugas administratif seperti membuat soal, menyajikan penjelasan yang lebih sederhana, hingga memberikan contoh kasus yang memudahkan murid menyerap materi. Dengan demikian, guru memiliki lebih banyak waktu untuk membangun sisi humanis dan karakter siswa. Sementara itu, orang tua diminta tidak tertinggal; mereka harus mendampingi anak-anak yang ‘terbang tinggi’ dengan teknologi agar tetap dalam koridor yang aman.
Lebih jauh, Gibran menekankan bahwa etika dalam pemanfaatan AI jauh lebih penting daripada sekadar kemampuan teknis. “Teknologi tanpa etika itu berbahaya. AI bisa digunakan untuk membuat konten positif, tapi juga bisa dipakai untuk menyebar hoaks, melakukan plagiarisme, atau melanggar privasi orang lain,” katanya. Ia mengingatkan agar AI tidak digunakan untuk menipu atau menjatuhkan orang lain, melainkan untuk kesejahteraan bersama. Kemajuan teknologi, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan kemajuan moralitas sebagai bangsa yang beradab.
Di sisi kebijakan, Gibran mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyelesaikan Readiness Assessment Methodology untuk AI yang disusun UNESCO. Instrumen ini berfungsi sebagai alat diagnosis untuk menilai kesiapan dan tata kelola AI di Indonesia ke depan, sesuai pedoman etika internasional. “Tugas pemerintah adalah menyiapkan ekosistemnya dan tugas kita semua adalah mempersiapkan kapasitas diri kita masing-masing,” ucapnya. Ia optimistis bahwa di tangan mereka yang menguasai teknologi, visi Indonesia Emas 2045 bukan lagi sekadar impian, melainkan sebuah kepastian.
Pernyataan Gibran ini muncul di tengah percepatan adopsi AI di berbagai sektor Indonesia, dari pendidikan hingga industri. Namun, tantangan etika dan kesenjangan digital masih menjadi pekerjaan rumah. Pertanyaan yang mengemuka: sejauh mana kesiapan infrastruktur dan regulasi untuk memastikan AI benar-benar menjadi jembatan menuju Indonesia yang lebih maju, cerdas, dan bermartabat, tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan?



