4.151 Personel Dikerahkan Kawal Demo Mahasiswa: Lima Tuntutan Disuarakan di Jakarta
Baca dalam 60 detik
- Polda Metro Jaya mengerahkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa di Jakarta Pusat pada Jumat (12/6).
- Mahasiswa dari berbagai universitas di Jabodetabek menyuarakan lima tuntutan, termasuk penghentian pemborosan APBN dan penurunan harga kebutuhan pokok.
- Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional dan mengimbau peserta aksi tetap tertib demi keamanan bersama.
Sebanyak 4.151 personel gabungan dikerahkan Polda Metro Jaya untuk mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar di Jakarta Pusat pada Jumat (12/6). Langkah ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap hak menyampaikan pendapat sekaligus menjaga ketertiban umum.
Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, menegaskan bahwa kehadiran aparat di lapangan bertujuan memberikan pelayanan keamanan agar kegiatan berlangsung aman dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. "Kami menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Personel kami siaga untuk memastikan aksi berjalan tertib dan kondusif," ujarnya dalam keterangan resmi.
Polisi juga telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap berbagai potensi dinamika, seperti kepadatan lalu lintas, konvoi kendaraan, penutupan jalan secara situasional, hingga gangguan terhadap fasilitas umum. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan menyesuaikan kondisi di lapangan, dengan prioritas utama keselamatan peserta aksi dan pengguna jalan lainnya.
Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek turun ke jalan menyuarakan aspirasi. Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, memastikan seluruh BEM fakultas di kampusnya ikut serta. Bergabung pula BEM IPB, Universitas Pancasila, dan Universitas Gunadharma. Aksi ini membawa lima tuntutan yang menjadi sorotan publik.
Pertama, mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, mereka menuntut penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai memberatkan rakyat. Ketiga, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih diminta dihentikan karena dianggap tidak tepat sasaran. Keempat, militerisme sipil harus diakhiri. Kelima, Presiden Prabowo Subianto diminta berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah dalam berbagai kebijakan.
Budi Hermanto mengimbau peserta aksi untuk tetap tertib, tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, serta menghormati pengguna jalan dan masyarakat sekitar. "Kami berharap semua pihak dapat menjaga situasi tetap kondusif," tambahnya.
Langkah pengamanan massif ini menunjukkan keseriusan aparat dalam mengelola aksi unjuk rasa yang berpotensi memicu kemacetan dan gangguan keamanan. Pertanyaan yang muncul kemudian: akankah tuntutan mahasiswa kali ini mendapat respons konkret dari pemerintah, atau hanya akan menjadi catatan pengingat yang kembali terabaikan?
