SMF Habiskan Rp6,68 Triliun PMN untuk FLPP 2025, Topang Program 3 Juta Rumah

PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah menuntaskan penyaluran seluruh dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2025 sebesar Rp6,68 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pemerintah merealisasikan target pembangunan tiga juta rumah. Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengungkapkan bahwa dana tersebut telah sepenuhnya dialokasikan ke bank-bank penyalur KPR FLPP hingga akhir tahun lalu.

Meski PMN telah digelontorkan penuh, kebutuhan total FLPP 2025 mencapai Rp8,03 triliun. Untuk menutup kesenjangan sebesar Rp1,35 triliun, SMF menerbitkan surat utang. “PMN yang kami terima biasanya kurang, jadi kami harus nombokin lagi dengan surat utang,” ujar Ananta dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (8/6/2025). Langkah ini menunjukkan bahwa program FLPP tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga memanfaatkan instrumen pasar modal untuk memenuhi target pembiayaan perumahan.

Ananta menambahkan bahwa sejak 2018 hingga saat ini, SMF telah menerima PMN sebesar Rp17,91 triliun untuk FLPP. Namun, perusahaan juga telah menerbitkan surat utang senilai Rp16,64 triliun, sehingga total dana yang dikelola mencapai Rp34,37 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 904.000 unit rumah telah berhasil dibiayai. “Porsi 25% dan sudah menghasilkan kurang lebih 904.000 unit rumah,” sebutnya.

Bagi Indonesia, program FLPP menjadi instrumen krusial dalam mengatasi backlog perumahan yang masih tinggi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan suku bunga KPR yang lebih rendah dari pasar, FLPP membantu meningkatkan akses kepemilikan rumah. Namun, ketergantungan pada surat utang menunjukkan bahwa beban pembiayaan tidak sepenuhnya ditanggung negara, melainkan juga mengandalkan likuiditas pasar. Hal ini berimplikasi pada risiko kenaikan biaya dana jika suku bunga acuan bergerak naik.

Ananta menekankan bahwa dana PMN yang disalurkan untuk KPR FLPP sangat bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus menjadi penyeimbang jangka panjang bagi penyalur KPR. “Bagi pemerintah, ini penyeimbang jangka panjang untuk mengurangi risiko time mismatch, mendukung program tiga juta rumah, dan mendorong multiplier effect sektor riil dari pembangunan rumah,” tutupnya. Ke depan, efektivitas program ini akan sangat bergantung pada konsistensi alokasi PMN dan kemampuan SMF mengelola pendanaan melalui pasar modal.