Dakwaan Raúl Castro: Langkah Awal Intervensi Militer AS di Kuba?

Pemerintahan Donald Trump pada 20 Mei 2026 secara resmi mendakwa mantan Presiden Kuba Raúl Castro atas tuduhan pembunuhan, terkait insiden penembakan dua pesawat sipil di dekat perairan Kuba pada 1996 yang menewaskan empat orang. Langkah ini memicu kekhawatiran akan adanya intervensi militer langsung AS ke negara pulau tersebut, mengingat pola serupa yang sebelumnya diterapkan terhadap Venezuela.

Sejarawan Amerika Latin dan kebijakan luar negeri AS menilai dakwaan ini bukan sekadar tindakan hukum, melainkan bisa menjadi pembuka jalan bagi aksi militer. Pada Januari 2026, jaksa AS yang ditunjuk Trump mendakwa Presiden Venezuela Nicolás Maduro dengan tuduhan narkoterorisme. Tak lama setelah itu, AS melancarkan serangan militer ke Venezuela dan menculik Maduro. Sejak Januari, AS juga menghentikan pasokan minyak Venezuela ke Kuba serta menekan negara lain untuk tidak berdagang dengan pulau tersebut. Trump bahkan sempat mengancam akan melakukan "pengambilalihan secara bersahabat" atas Kuba.

Yang luput dari analisis media arus utama, menurut para pengamat, adalah sejarah panjang agresi AS terhadap Kuba. Sejak 1823, Menteri Luar Negeri AS John Quincy Adams telah menyebut Kuba sebagai "objek yang sangat penting bagi kepentingan politik dan komersial Uni kita". Revolusi Kuba 1959 yang menggulingkan diktator Fulgencio Batista—sekutu AS—dan digantikan oleh Fidel Castro, kakak Raúl, secara langsung menantang kepentingan tersebut dengan menasionalisasi properti asing dan menegaskan otonomi politik.

Departemen Luar Negeri AS pada 1959 mencatat bahwa "mayoritas rakyat Kuba mendukung Castro" karena kebijakan redistribusi dan "kejujuran, kesopanan, dan idealisme" pemerintahannya. Seorang pejabat bahkan memperingatkan bahwa jika revolusi Kuba berhasil, negara-negara Amerika Latin lain akan menjadikannya model. Keputusan pun diambil cepat: pada Desember 1959, Direktur CIA Eisenhower menyetujui rencana penggulingan pemerintah Castro. Kebijakan AS kemudian mencakup dukungan langsung dan tempat aman bagi kelompok paramiliter Kuba.

Invasi Teluk Babi yang dipimpin CIA pada April 1961 hanyalah satu episode. CIA melatih 1.400 eksil Kuba untuk menyerbu, berharap memicu pemberontakan nasional. Namun, rakyat Kuba justru bersatu di belakang pemerintah. Pejabat CIA Richard Helms kemudian bersaksi bahwa pada awal 1960-an, "kami memiliki gugus tugas yang terus menyerang Kuba. Kami berusaha meledakkan pembangkit listrik, menghancurkan pabrik gula, melakukan segala macam hal. Itu adalah kebijakan pemerintah AS." Pada 1976, dua eksil Kuba, Luis Posada Carriles dan Orlando Bosch, merencanakan pengeboman pesawat sipil Kuba di dekat Barbados yang menewaskan 73 orang. "CIA mengajari kami segalanya," kata Posada. Keduanya mendapat suaka di AS seumur hidup.

Sanksi ekonomi yang pertama kali dijatuhkan pada 1960 kini semakin agresif. Sejak masa pertama Trump, pendapatan Kuba dari pariwisata, remitansi, dan misi medis luar negeri menurun drastis. Dengan memutus pasokan bahan bakar, AS secara kritis memperlemah sistem kesehatan dan sanitasi yang bergantung pada listrik. Tenaga medis dan pengamat PBB melaporkan ventilator dan inkubator tanpa daya, apotek kosong, dan pekerja kesehatan dipaksa membuat "keputusan mengerikan" tentang siapa yang hidup dan mati. Sebuah studi medis baru-baru ini mencatat peningkatan angka kematian bayi sebesar 148% antara 2018 dan 2025, yang berarti sekitar 1.800 bayi meninggal yang seharusnya bisa selamat.

Dakwaan terhadap Raúl Castro berfokus pada insiden 24 Februari 1996, ketika militer Kuba yang dipimpinnya menembak jatuh dua pesawat. Pesawat itu dioperasikan oleh Brothers to the Rescue, kelompok anti-Castro yang mengaku membantu emigran Kuba menuju Florida. Pemimpin kelompok itu, José Basulto, adalah veteran aset CIA dan peserta invasi Teluk Babi. Pada 1962, Basulto menembakkan meriam dan senapan mesin "16 kali" ke sebuah hotel Kuba. "Saya dilatih sebagai teroris oleh Amerika Serikat," katanya. Pada hari kejadian, pesawat Basulto telah memasuki wilayah udara Kuba, dan ia sebelumnya mengatakan di TV, "Kami menginginkan konfrontasi." Meskipun militer Kuba bisa meredakan situasi dengan lebih hati-hati, Kuba telah berbulan-bulan berusaha menghentikan pelanggaran wilayah udaranya.

Bagi Indonesia, eskalasi ini mengingatkan pada pentingnya kedaulatan negara dan bahaya intervensi asing. Sebagai negara yang pernah merasakan tekanan ekonomi dan politik dari kekuatan besar, Indonesia perlu mencermati bagaimana sanksi dan dakwaan sepihak dapat digunakan sebagai alat tekanan. Ke depan, apakah dakwaan terhadap Raúl Castro akan berujung pada intervensi militer langsung seperti di Venezuela? Ataukah tekanan ekonomi yang sudah ada akan terus diperketat hingga Kuba runtuh dari dalam? Sejarah menunjukkan bahwa agresi AS terhadap Kuba tidak pernah berhenti—hanya bentuknya yang berubah.