Hari Lingkungan di Tengah Deru Eksploitasi: Dari Sumatera hingga Papua, Ruang Hidup Terus Tergerus

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap 5 Juni kembali menjadi momentum bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan atas kondisi lingkungan yang semakin terdesak oleh aktivitas industri ekstraktif dan eksploitasi sumber daya alam yang masif. Dari Sumatera hingga Papua, ruang hidup masyarakat terus menyempit di tengah ambisi pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan daya dukung alam.

Di Pulau Sumatera, bentang pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Aceh hingga Lampung—yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan ekologis dan sosial—kini mengalami kerusakan parah. Ahlul Fadli, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Riau, mengungkapkan bahwa dalam tiga dekade terakhir, hutan alam di Riau menyusut drastis dari 5 juta hektar menjadi hanya 1,3 juta hektar. Akibatnya, daya dukung alam melemah, dan bencana ekologis seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) semakin sering terjadi. Data BMKG mencatat 302 titik panas di Riau pada Januari-Maret tahun ini, dengan luas lahan terbakar mencapai 2.713,26 hektar.

Ahlul menilai bahwa penyebab utama karhutla adalah alih fungsi lahan gambut menjadi industri ekstraktif. Riau, menurutnya, telah mengalami gelombang eksploitasi sumber daya alam mulai dari kehutanan, perkebunan sawit, hingga pertambangan. Hutan dan sungai di lanskap Bukit Barisan hancur akibat tambang batubara dan emas ilegal, termasuk dua izin tambang batubara yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2025 di Kuantan Singingi dan Rokan Hulu. Di pesisir, terdapat 11 izin tambang pasir laut dan satu tambang timah, sementara perairan Bono—ikon wisata Riau—terancam oleh lima izin tambang pasir kuarsa. "Jika kerusakan terus berlanjut, maka bukan hanya lingkungan yang hilang, tetapi juga ikatan budaya dan sumber penghidupan masyarakat," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/6).

Sementara itu, Patria Rizky Ananda, Pengkampanye Iklim Walhi Nasional, memprediksi kerusakan lingkungan akan semakin parah di era Presiden Prabowo. Menurutnya, ambisi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 akan mendorong investasi dan ekspansi usaha secara besar-besaran. Saat ini, sektor swasta sudah menguasai 90% aktivitas ekonomi nasional. "Ke depan, kalau jalan ke Papua, itu sepanjang jalan sawit semua. Karena yang didukung itu ekspansi usaha," katanya. Contoh nyata adalah di Boven Digoel, Papua Selatan, di mana ekspansi perkebunan sawit telah mengorbankan hutan adat suku Awyu seluas 36.094 hektar.

Papua menjadi sorotan utama karena tingkat deforestasinya yang tinggi. Catatan Walhi menunjukkan bahwa Papua menyumbang sekitar 70% dari total deforestasi nasional dalam sedekade terakhir. Hanya dalam kurun 2024-2025, deforestasi hutan alam Papua mencapai sekitar 770.000 hektar. Maikel Primus Peuki, Direktur Eksekutif Walhi Papua, menegaskan bahwa kerusakan ini didorong oleh rencana ekspansi perkebunan sawit dan tebu, serta kebijakan yang memungkinkan pelepasan hutan tanpa persetujuan masyarakat adat. "Ketika hutan hilang, maka identitas dan masa depan masyarakat adat Papua juga ikut terancam," ujarnya. Ia mendesak pemerintah untuk mencabut seluruh izin industri ekstraktif yang merusak lingkungan dan melanggar hak asasi manusia, serta mempercepat pengakuan wilayah adat.

Ancaman juga datang dari proyek cetak sawah pemerintah pusat di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, yang akan mengubah 12.000 hektar hutan menjadi lahan persawahan. Masyarakat adat Moi menolak keras rencana tersebut. Ronal Timle, Juru Kampanye Gerakan Malamoi, menjelaskan bahwa masyarakat Moi selama ini mengandalkan sagu, petatas, keladi, dan pisang sebagai sumber pangan utama, bukan nasi. "Kami dibesarkan dari sungai dan hutan. Orang tua kami tidak mengenal sistem persawahan," katanya. Ia juga menyoroti keterlibatan militer dalam proyek tersebut yang menimbulkan konflik agraria dan kekhawatiran kehilangan mata pencaharian.

Di tengah derasnya arus eksploitasi, pertanyaan mendasar muncul: mampukah pemerintah menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan? Ataukah ambisi 8% akan semakin mengorbankan hutan dan hak masyarakat adat yang telah menjadi penjaga alam selama bergenerasi?