Tanggul Kolam Limbah Batubara Jebol Lagi di Banjar: Pola Kegagalan Berulang dan Tuntutan Investigasi

Kolam pengendapan limbah cair milik perusahaan tambang batubara bawah tanah PT Merge Mining Industri (MMI) di Desa Rantau Bakula, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, kembali jebol pada Selasa (2/6) dini hari. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran warga akan pencemaran Sungai Lancar yang selama ini digunakan untuk mandi dan mencuci, sekaligus mempertegas pola kegagalan infrastruktur lingkungan yang berulang di lokasi yang sama.

Menurut Suyatno, warga setempat, dinding tanggul kolam jebol ke samping sepanjang 30 meter, menyebabkan air bercampur lumpur pekat meluber hingga menutup total jalan hauling perusahaan. “Ketinggian lumpur lebih dari satu meter,” ujarnya. Ini bukan pertama kalinya kejadian serupa terjadi; sebelumnya, tanggul yang sama pernah jebol pada 2024 saat tahap awal pembangunan, dan kembali pada awal 2026.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Selatan, Raden Rafiq, menegaskan bahwa kejadian berulang ini bukan sekadar masalah teknis. Menurutnya, hal ini mengindikasikan kelemahan sistemik dalam pengelolaan lingkungan dan penerapan standar keselamatan serta manajemen risiko di perusahaan. “Pemerintah harus mengevaluasi menyeluruh aktivitas MMI, mulai dari kepatuhan dokumen lingkungan, pengelolaan limbah, hingga kelayakan izin operasi,” tegasnya.

Raden mendesak Dinas Lingkungan Hidup, Inspektur Tambang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, serta aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi independen dan terbuka. “Penegakan hukum harus tegas, termasuk kemungkinan penghentian sementara operasional hingga persoalan lingkungan diselesaikan. Jangan sampai minimnya efek jera membuat kejadian serupa terus terulang,” ucapnya. Ia juga menyoroti bahwa persoalan lingkungan ini terjadi di tengah belum tuntasnya keluhan warga terkait kerusakan rumah, pencemaran sumber air, kebisingan yang memengaruhi psikologis anak-anak, dan diskriminasi.

Yang lebih memprihatinkan, analisis spasial yang dilakukan Walhi menunjukkan bahwa kolam pengendapan tersebut berada di luar konsesi MMI, tepatnya di area izin usaha pertambangan BUMD PT Baramarta. “Alih-alih perusahaan daerah memberi contoh baik, malah lokasi settling pond milik swasta ada di sana. Apakah pemerintah daerah juga bertanggung jawab?” tanya Raden. Saat dikonfirmasi, Direktur Utama Baramarta, Saidan Pahmi, memilih tidak berkomentar.

Sementara itu, Direktur Utama MMI, Yudha Ramon, menyatakan pihaknya masih melakukan investigasi internal untuk mencari penyebab pasti. Dugaan sementara adalah intensitas hujan tinggi beberapa hari terakhir yang membuat struktur tanah tidak mampu menahan beban. “Kami sangat menyayangkan kejadian ini, tetapi tetap terjadi. Ke depan kami akan berupaya mengantisipasi agar tidak terulang,” ujarnya. Ia membantah lokasi kolam berada di luar konsesi, namun akan mengecek ulang ke lapangan. Mengenai dampak ke pemukiman, ia mengaku belum menerima laporan, meski lumpur sempat meluap ke jalan hauling.

Kejadian ini kembali membuka pertanyaan tentang efektivitas pengawasan tambang di Indonesia. Apakah model industri ekstraktif yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan hak masyarakat akan terus melahirkan krisis ekologis dan konflik sosial? Dengan pola kegagalan berulang dan dugaan pelanggaran tata ruang, publik menanti langkah konkret pemerintah untuk memastikan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan tidak dikorbankan demi keuntungan perusahaan.