Anggaran Macet, 55 Dapur MBG di Batam Tutup Sementara

Lebih dari separuh dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam, Kepulauan Riau, terpaksa tutup sementara pada Senin (8/6) akibat anggaran operasional yang belum turun dari pemerintah pusat. Kondisi ini langsung memicu pertanyaan publik tentang kesiapan penyaluran program prioritas nasional tersebut.

Koordinator MBG wilayah Batam, Defri Fernaldi, mengonfirmasi bahwa 55 dari total 112 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kota itu tidak beroperasi hari ini. Menurutnya, penyebab utama adalah belum masuknya dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke virtual account masing-masing SPPG. Defri menegaskan bahwa SPPG dilarang beroperasi tanpa dana yang sudah cair dan juga tidak diperbolehkan menggunakan dana talangan dari mitra.

Data sementara menunjukkan sebaran SPPG yang terdampak cukup merata di delapan kecamatan. Kecamatan Batam Kota menjadi yang paling parah dengan 15 dari 21 dapur tutup, disusul Sagulung (12 dari 32), Batu Aji (7 dari 18), Sei Beduk (7 dari 15), Lubuk Baja (6 dari 8), Bengkong (6 dari 13), Batu Ampar (1 dari 4), dan Belakang Padang yang seluruh dapur (1 dari 1) berhenti beroperasi.

Defri menambahkan bahwa tim keuangan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) akan melakukan top up pada hari yang sama, sehingga dapur yang belum menerima dana diharapkan bisa beroperasi kembali setelah dana masuk ke virtual account. Namun, ia tidak menyebutkan jadwal pasti kapan seluruh SPPG akan kembali aktif.

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang membantah adanya hambatan dalam penyaluran dana program MBG. Ia menyatakan bahwa pencairan telah dilakukan sejak Jumat (5/6) dan kembali dilanjutkan awal pekan ini. "Sebagian dari hoaks. Semua sudah dicairkan dari mulai Jumat," ujarnya usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (8/6). Pernyataan ini kontras dengan laporan dari Batam yang justru menunjukkan puluhan dapur belum menerima dana.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menambahkan bahwa dana untuk 27 SPPG yang menjadi perhatian telah masuk ke rekening penerima. Namun, data di Batam menunjukkan jumlah SPPG yang tutup mencapai 55, jauh lebih besar dari yang disebutkan. Ketimpangan data ini menimbulkan tanda tanya mengenai koordinasi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan program MBG.

Bagi Indonesia, program MBG merupakan salah satu agenda strategis untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menekan angka stunting. Gangguan operasional di Batam, yang merupakan kota industri dengan populasi padat, bisa menjadi sinyal peringatan bagi daerah lain. Jika masalah pencairan anggaran tidak segera diatasi, target pemberian makanan gratis bagi jutaan siswa berpotensi meleset.

Ke depan, pemerintah perlu memastikan mekanisme transfer dana berjalan tepat waktu dan transparan. Apakah insiden di Batam ini hanya masalah teknis administrasi atau indikasi kelemahan sistemik dalam penyaluran anggaran program prioritas? Jawabannya akan menentukan kredibilitas program MBG ke depannya.