Korupsi Proyek Banjir: Senator Filipina Ditahan Tanpa Jaminan, Dinamika Politik Makin Panas

Senat Filipina kembali diguncang krisis setelah salah satu anggotanya, Senator Jinggoy Estrada, ditahan tanpa hak jaminan pada Senin (1/6) atas tuduhan korupsi terkait proyek pengendalian banjir. Penahanan ini terjadi di tengah pertarungan sengit antara kubu pendukung mantan Presiden Rodrigo Duterte dan aliansi Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang akan menentukan arah politik negeri itu ke depan.

Pengadilan Khusus Anti-Korupsi Sandiganbayan sebelumnya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Estrada pada Jumat lalu atas tuduhan gratifikasi. Ia menyerahkan diri dan dibebaskan dengan jaminan. Namun, dakwaan baru yang dijatuhkan pada Senin — yakni tindak pidana korupsi yang merugikan negara — tidak memberikan hak jaminan, sehingga Estrada langsung ditahan di ruang Senat oleh Menteri Dalam Negeri Jonvic Remulla dan aparat kepolisian.

Estrada, 63 tahun, yang juga mantan aktor seperti ayahnya, mantan Presiden Joseph Estrada, membantah keras tuduhan menerima suap sebesar 570 juta peso (sekitar Rp160 miliar) dari proyek pengendalian banjir. Tuduhan itu terutama berasal dari seorang mantan insinyur pemerintah. Estrada menuding kasus ini bermotif politik karena ia berada di kubu Duterte — mantan presiden yang kini menghadapi pengadilan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan kemanusiaan.

Penahanan Estrada menambah daftar senator yang tersandung kasus hukum. Sebelumnya, Senator Ronald dela Rosa — mantan kepala kepolisian yang menerapkan kebijakan antinarkoba brutal di era Duterte — melarikan diri setelah ICC mengeluarkan surat penangkapan atas dugaan kejahatan kemanusiaan. Dengan absennya dua senator ini, kubu pendukung mantan Presiden Duterte di Senat kehilangan suara krusial. Ketua Senat Alan Peter Cayetano, yang juga sekutu Duterte, baru saja merebut kursi kepemimpinan dengan suara tipis. Kini, 22 senator tersisa terbagi sama rata antara kubu Cayetano dan oposisi.

Keseimbangan kekuatan ini menjadi sangat penting karena Senat akan menggelar sidang pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte pada Juli mendatang. Sara, yang telah mengumumkan niatnya maju dalam pemilihan presiden 2028, dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 11 Mei lalu atas tuduhan kepemilikan kekayaan tak wajar dan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Marcos, istrinya, serta mantan ketua DPR. Jika terbukti bersalah dengan dua pertiga suara anggota Senat, ia akan dilarang menduduki jabatan publik seumur hidup.

Bagi Indonesia, dinamika politik di Filipina patut dicermati mengingat posisi kedua negara sebagai mitra strategis di ASEAN. Ketidakstabilan politik di Manila dapat mempengaruhi kebijakan regional, termasuk kerja sama maritim dan perdagangan. Selain itu, kasus korupsi proyek infrastruktur di Filipina menjadi pengingat pentingnya tata kelola yang transparan, terutama di negara-negara yang rentan terhadap bencana banjir seperti Indonesia.

Estrada, dalam pernyataannya sebelum ditahan, menegaskan tidak akan gentar. “Saya tidak akan menyerah pada ancaman. Saya tidak akan terintimidasi,” ujarnya. Namun, dengan dua senator kini tidak aktif, pertanyaan besarnya adalah: apakah kubu Duterte masih mampu mempertahankan pengaruhnya di Senat, atau justru akan kehilangan kendali dan membuka jalan bagi Marcos untuk memperkuat posisinya menjelang pemilu 2028?