Ambisi Trump Perluas Abraham Accords: Langkah Kontroversial di Tengah Perang Iran

Di tengah negosiasi gencatan senjata perang Iran yang masih berlangsung, Presiden AS Donald Trump kembali menggebrak panggung diplomasi dengan mendesak negara-negara Timur Tengah untuk menandatangani Abraham Accords. Namun, seruan yang dilontarkan pada 25 Mei lalu itu justru menuai skeptisisme luas, bahkan dari sekutu dekat Washington sekalipun.

Abraham Accords yang dicanangkan pada 2020 berhasil menjembatani hubungan diplomatik Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain. Kini, Trump ingin memperluasnya ke negara lain, termasuk Iran—sebuah ide yang dianggap kontradiktif mengingat kesepakatan itu awalnya bertujuan membendung pengaruh Teheran. Dalam unggahan di media sosial, Trump menyebut partisipasi Iran sebagai langkah "wajib" bagi perdamaian kawasan.

Namun, realitas di lapangan berkata lain. Mantan diplomat AS yang tidak disebutkan namanya menyebut usulan Trump sebagai "pil racun" yang hanya akan memperumit situasi. "Dia menciptakan syarat perdamaian yang tidak akan diterima Iran maupun negara-negara lain," ujarnya kepada Politico. Kekhawatiran ini beralasan: sejak perang Gaza meletus pada 2023, lebih dari 70.000 warga Palestina tewas dan 170.000 lainnya luka-luka, sementara di Lebanon selatan, 3.200 orang kehilangan nyawa akibat serangan Israel.

Bahrain dan UEA memang masih bertahan dalam kesepakatan, meski Manama sempat menarik duta besarnya dari Israel. Kedua negara beralasan kerja sama keamanan dan perdagangan lebih menguntungkan. Namun, negara-negara lain menunjukkan resistensi lebih keras. Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, dikabarkan menyatakan ketakutannya akan dibunuh jika menormalisasi hubungan dengan Israel. Sejak perang Gaza, Riyadh bersikukuh tidak akan menjalin hubungan diplomatik tanpa langkah nyata menuju pendirian negara Palestina.

Turki juga menunjukkan sikap bermusuhan. Mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menyebut Turki sebagai "Iran berikutnya", sementara Menteri Kebudayaan dan Olahraga Israel Miki Zohar mendeklarasikan Turki sebagai "negara musuh". Sementara itu, Qatar masih geram atas serangan Israel ke Doha pada 2025 yang menargetkan tokoh Hamas. Doha menegaskan mereka hanya menjadi mediator atas permintaan AS dan Israel sendiri.

Usulan agar Iran bergabung dalam Abraham Accords dinilai mengabaikan sejarah panjang permusuhan sejak Revolusi Iran 1979. Dukungan Teheran terhadap perjuangan Palestina dan kelompok-kelompok seperti Hizbullah telah berlangsung puluhan tahun, sementara Israel kerap melancarkan serangan militer dan pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir Iran. "Mengesampingkan hampir setengah abad permusuhan tanpa upaya rekonsiliasi adalah tindakan konyol," tulis analis di The Conversation.

Lantas, apa motif Trump? Tiga kemungkinan mengemuka. Pertama, ia ingin meredakan tekanan konstituen domestik dan Israel yang mendorong normalisasi lebih luas. Kedua, usulan itu bisa menjadi batu sandungan bagi diplomasi Iran, mencerminkan perpecahan di Washington. Ketiga, Trump berharap politik transaksional berbasis perdagangan dan keamanan mampu mengalihkan perhatian dari kehancuran Gaza, Tepi Barat, dan Lebanon. Namun, seperti yang akan segera disadari Trump, jalan menuju perdamaian tidak sesederhana menandatangani dokumen.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pengingat bahwa stabilitas Timur Tengah tetap rapuh. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia berkepentingan mendorong solusi dua negara yang adil bagi Palestina. Langkah Trump yang kontroversial justru berpotensi memperpanjang konflik, bukan menyelesaikannya.