China dan Pakistan Kecam ‘Militerisme’ Jepang, Jakarta Perlu Waspada?

China dan Pakistan secara terbuka mengecam segala bentuk kebangkitan fasisme dan militerisme, dalam sebuah pernyataan bersama yang secara tersirat menargetkan Jepang. Langkah ini mempertegas tekanan diplomatik Beijing terhadap Tokyo yang tengah gencar memperkuat kemampuan pertahanannya.

Pernyataan itu dirilis setelah pertemuan antara Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Beijing pada Senin (26/5). Dokumen tersebut menyerukan dukungan terhadap tatanan internasional pasca-Perang Dunia II serta penegakan "kebenaran sejarah dan keadilan internasional". Sebelumnya, Xi bersama Presiden Rusia Vladimir Putin secara langsung mengkritik Jepang atas "langkah percepatan remiliterisasi" yang dinilai mengancam stabilitas kawasan.

Ketegangan antara Beijing dan Tokyo memuncak setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, yang dikenal dengan sikap hawkishnya, pada November lalu membuat pernyataan yang ditafsirkan membuka kemungkinan Jepang mengerahkan pasukan untuk mendukung Amerika Serikat jika Taiwan diserang China. Beijing mengecam pernyataan itu sebagai "tantangan terbuka terhadap tatanan internasional pascaperang". China juga menyoroti peningkatan belanja militer Jepang yang konsisten serta pelonggaran aturan ekspor senjata yang memungkinkan pengiriman senjata mematikan ke luar negeri.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, pada Selasa (27/5) menegaskan bahwa sikap Jepang tidak akan meredakan kekhawatiran internasional tentang remiliterisasi. "Ada inkonsistensi dalam kata-kata dan perbuatan Jepang," ujarnya, merujuk pada peningkatan anggaran pertahanan dan ekspor senjata. Tokyo, melalui pernyataan resmi, membantah kritik tersebut dan menyebutnya "sama sekali tidak berdasar", menegaskan bahwa kebijakan pertahanan Jepang tetap berorientasi pada pertahanan murni.

Bagi Indonesia, ketegangan ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara yang secara tradisional menganut politik bebas aktif, Jakarta harus menjaga keseimbangan hubungan dengan China, Jepang, dan Amerika Serikat. Peningkatan belanja militer Jepang dan kritik China dapat mempengaruhi arsitektur keamanan di Asia Tenggara, terutama di Laut China Selatan dan kawasan Pasifik. Indonesia juga perlu mencermati apakah retorika anti-militerisme China akan berdampak pada kerja sama pertahanan dengan Jepang yang selama ini berjalan, termasuk transfer teknologi dan latihan militer bersama.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Jepang akan melunakkan sikapnya atau justru semakin mempercepat modernisasi militernya di bawah kepemimpinan Takaichi. Sementara itu, China tampaknya akan terus menggunakan isu sejarah dan tatanan pascaperang untuk menekan Tokyo. Bagi Indonesia, situasi ini menuntut diplomasi yang cermat agar tidak terseret dalam pusaran rivalitas dua kekuatan besar.