Jepang Dinilai Paling Ideal Pimpin Aturan Baru Cegah Militarisasi Luar Angkasa

Tokyo — Di tengah meningkatnya ketegangan akibat pengembangan senjata anti-satelit oleh Rusia dan China, serta sistem pertahanan rudal berbasis luar angkasa Amerika Serikat, Jepang dinilai sebagai negara yang paling tepat untuk memimpin perumusan aturan baru guna menjaga perdamaian di orbit bumi. Para analis menyebut Jepang memiliki kredibilitas langka sebagai negara dengan kemampuan antariksa mumpuni, pendukung kuat non-proliferasi nuklir, dan satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan nuklir.

Kekhawatiran akan militarisasi luar angkasa semakin memuncak setelah Rusia dituduh mengembangkan kemampuan nuklir anti-satelit. China dan Rusia juga terus memajukan senjata yang dapat melumpuhkan satelit, sementara AS menggencarkan sistem pertahanan rudal berbasis antariksa. Dalam situasi ini, sejumlah kalangan di Tokyo mendorong Jepang untuk mengambil peran proaktif dalam menyusun kerangka kerja sama internasional yang mengatur penggunaan ruang angkasa secara damai.

Meskipun demikian, para pengamat mengakui bahwa mencapai kesepakatan yang mengikat akan sangat sulit di tengah polarisasi kekuatan besar dan rivalitas geopolitik yang semakin dalam. Kegagalan konferensi peninjauan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) di New York pada pekan lalu menjadi bukti nyata. Setelah satu bulan perundingan, negara-negara anggota PBB tidak berhasil mengadopsi dokumen akhir karena aturan konsensus yang mengharuskan persetujuan semua pihak. Kegagalan serupa juga terjadi pada konferensi tahun 2015 dan 2022.

Pemerintah Jepang menyatakan kekecewaan mendalam atas hasil tersebut. Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara menyebut kegagalan itu “sangat disayangkan”, namun menegaskan bahwa Jepang akan terus “mendorong upaya realistis dan praktis secara gigih dan mantap” untuk mewujudkan dunia bebas senjata nuklir. Pernyataan ini menegaskan posisi Tokyo yang tidak menyerah meskipun menghadapi hambatan diplomatik.

Ke depan, Jepang diperkirakan akan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat diplomasi antariksa, baik melalui forum multilateral seperti PBB maupun kerja sama bilateral dengan negara-negara yang memiliki visi serupa. Langkah konkret seperti mengusulkan moratorium uji coba senjata anti-satelit atau mendorong transparansi aktivitas antariksa dapat menjadi titik awal. Meskipun jalan menuju kesepakatan mengikat masih panjang, inisiatif Jepang setidaknya dapat membangun norma-norma yang mengurangi risiko konflik di domain yang semakin krusial ini.