Industri Nikel Runtuhkan Kejayaan Rumput Laut di Tinanggea, Petani Beralih ke Keong Bakau
Baca dalam 60 detik
- Aktivitas tambang nikel di perairan Tinanggea, Konawe Selatan, diduga menjadi penyebab utama penurunan drastis produksi rumput laut yang sebelumnya menjadi tulang punggung ekonomi warga.
- Data BPS menunjukkan produksi rumput laut di Kecamatan Tinanggea justru meningkat, namun para petani membantah dan melaporkan gagal panen sejak 2021 akibat perubahan kualitas air.
- Tanpa solusi dari pemerintah dan perusahaan tambang, petani terpaksa beralih mencari keong bakau dengan penghasilan jauh lebih rendah, mengancam ketahanan ekonomi rumah tangga pesisir.
Kegiatan pertambangan nikel di pesisir Sulawesi Tenggara perlahan menggerus sektor budidaya rumput laut yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan utama masyarakat Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan. Petani seperti La Ode Baharuddin kini harus merelakan aktivitas yang dulu sangat menguntungkan itu dan beralih mencari keong bakau (burungo) di lumpur mangrove hanya untuk bertahan hidup.
Baharuddin menceritakan bahwa sejak 2017, hasil panen rumput lautnya terus menurun. Saat hujan tiba, air laut berubah kekuningan dan rumput laut tidak bisa tumbuh. Tiga tahun terakhir, ia sama sekali tidak memanen. Dugaan kuat, limbah dari aktivitas tambang nikel—mulai dari penampungan ore di bibir pantai hingga lalu lintas kapal tongkang—menjadi biang keladi. “Sudah ada beberapa tahun agar tidak bagus setelah ada tambang ini,” ujarnya.
Kini, Baharuddin dan banyak petani lain di Desa Akuni dan Bungin Permai mengandalkan burungo yang dijual dalam keadaan segar seharga Rp3.000–Rp5.000 per kilogram, jauh dari keuntungan masa kejayaan rumput laut. Pada 2014–2015, harga rumput laut kering sempat mencapai Rp45.000 per kilogram. Sebuah karung berisi 100 kilogram bisa menghasilkan Rp4 juta. Pendapatan itu cukup untuk membiayai sekolah anak, membeli sepeda motor, bahkan perahu. “Sempat dilantik ini desa dolar,” kenang Mardiana, seorang petani rumput laut yang dulu bisa mengantongi Rp40 juta bersih dari 300 bentang tali.
Ironisnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) Konawe Selatan mencatat produksi rumput laut di Tinanggea justru meningkat dari 18.644 ton pada 2021 menjadi 33.946 ton pada 2025. Namun, para petani di lapangan membantah keras. “Pokoknya dari tahun 2021 itu sudah masuk paceklik. Ada juga yang tanam, tetapi gagal total,” tegas Mardiana. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Konawe Selatan, Wayan Darma, berdalih penurunan disebabkan oleh fluktuasi harga, bukan pencemaran tambang. Namun, temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara menunjukkan adanya sedimentasi dan perubahan warna air laut akibat operasional pelabuhan bongkar muat perusahaan nikel. “Tentu itu mengganggu ekosistem laut,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Andi Rahman.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo, Laode M. Aslan, menegaskan bahwa tambang nikel adalah “musuh terbesar rumput laut”. Ia menyebutkan bahwa sentra budidaya di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara—yang termasuk 10 besar produsen rumput laut nasional—telah hancur akibat aktivitas nikel. “Orang-orang kaya tinggalkan Sulawesi Tenggara, pergi hidup enak. Kita ditinggalkan apa? Sampah, pencemaran,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR.
Meskipun demikian, harapan masih ada. Baharuddin sempat mencoba menanam 26 bentangan rumput laut pada September 2025 dengan bibit senilai Rp2 juta, namun hasilnya nihil. Mardiana pun pesimistis karena lokasi tambang yang dekat dengan pesisir. “Tidak tahu nanti ke depannya. Jauh tambang, tetapi di laut sini dekat,” katanya. Tanpa pengawasan ketat dan penegakan izin lingkungan, masa depan budidaya rumput laut di Tinanggea—dan potensi karbon birunya—semakin suram.