Inggris Akhirnya Buka Pintu Dialog Terstruktur soal Perbudakan, tetapi Reparasi Masih Jauh

Pemerintah Inggris resmi menyetujui dialog terstruktur dan terbatas waktu dengan negara-negara Persemakmuran untuk membahas kerugian historis akibat perdagangan budak transatlantik. Kesepakatan itu tertuang dalam komunike Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Persemakmuran di Antigua, yang berakhir pekan ini. Langkah ini menandai pergeseran sikap London setelah bertahun-tahun menolak membuka ruang pembicaraan formal mengenai masa lalu perbudakan.

Dokumen setebal 18 halaman tersebut memuat paragraf yang menyambut baik kesediaan Inggris terlibat dalam "dialog terstruktur, terbatas waktu, inklusif, dan penuh itikad baik" dengan pihak-pihak terdampak. Meski demikian, belum ada tenggat pasti. Menurut pejabat Inggris, kerangka waktu akan ditentukan kemudian, tetapi Menteri Luar Negeri Ed Miliband memberi sinyal bahwa pembicaraan kemungkinan rampung dalam sekitar satu tahun.

Perdana Menteri Andy Burnham, yang membuka jalan bagi kemungkinan permintaan maaf resmi atas peran Inggris dalam perdagangan budak, tetap menutup pintu reparasi. Ia menyebut pendekatan baru terhadap Persemakmuran diterima dengan baik di KTT. "Ini adalah pertemuan Persemakmuran paling sukses dalam beberapa waktu terakhir," ujarnya, seraya menambahkan bahwa pidato Raja Charles III menggema kuat di hadapan para pemimpin.

Dalam pidatonya sebagai Kepala Persemakmuran, Raja Charles III menyatakan bahwa perdagangan budak transatlantik masih membayangi negara-negara anggota. "Bab sejarah yang memalukan itu membuat hati saya ngeri dan jiwa saya diliputi duka yang paling dalam," tuturnya, seperti dikutip BBC. Pernyataan itu menjadi sinyal moral yang kuat, meski belum berujung pada permintaan maaf resmi dari pemerintah.

"Secara garis besar, ya," jawab Ed Miliband ketika ditanya apakah pemerintah mungkin sampai pada permintaan maaf resmi saat menjadi tuan rumah KTT G20 di Manchester November mendatang.

Diplomat Inggris menyadari bahwa kata "terbatas waktu" dalam komunike dimaksudkan untuk memberi jaminan adanya urgensi, meskipun tanggal pasti belum ditetapkan. Sumber menyebut penentuan waktu akan dilakukan dalam dialog terstruktur yang dijanjikan Inggris dengan negara-negara yang telah lama menuntut penyelesaian yang layak atas penderitaan dan warisan perbudakan.

Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan sekadar peristiwa sejarah Eropa. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan bekas wilayah kolonial, Indonesia memiliki kepentingan dalam mendorong keadilan historis global. Sikap Inggris membuka dialog bisa menjadi preseden bagi negara-negara lain dalam menghadapi tuntutan serupa, termasuk dari negara-negara Afrika, Karibia, dan Asia yang pernah merasakan dampak kolonialisme dan perdagangan budak. Isu reparasi dan permintaan maaf juga bergema dalam diskusi global tentang keadilan iklim dan warisan kolonial, yang kerap diangkat Indonesia di forum multilateral.

Kesepakatan di Antigua juga menunjukkan bahwa Persemakmuran masih relevan sebagai wadah dialog politik, meski Inggris menghadapi tekanan untuk tidak sekadar berbicara. Perdana Menteri Burnham menyebut pendekatannya diterima baik, tetapi negara-negara Karibia dan Afrika kemungkinan akan menuntut hasil konkret, bukan hanya janji. Jika dialog berjalan tanpa hasil, kredibilitas Inggris di mata negara-negara Selatan bisa tergerus.

Dengan tenggat sekitar satu tahun dan KTT G20 di Manchester sebagai batu uji, publik akan menantikan apakah London benar-benar melangkah dari kata-kata ke permintaan maaf formal. Pertanyaannya, apakah permintaan maaf itu akan cukup tanpa disertai kompensasi? Jawabannya akan menentukan arah hubungan Inggris dengan bekas jajahan dan negara-negara Persemakmuran di masa depan.