Badenoch Tolak Permintaan Maaf Inggris atas Perbudakan: 'Distraksi Navel-Gazing'

Ketua Partai Konservatif Inggris Kemi Badenoch menolak permintaan maaf resmi negaranya atas keterlibatan dalam perdagangan budak transatlantik, dengan alasan bahwa langkah itu hanya akan menjadi "distraksi navel-gazing" dan membuka jalan bagi tuntutan kompensasi finansial. Pernyataan itu disampaikan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Commonwealth di Antigua dan Barbuda, yang agenda utamanya kian didominasi isu reparasi.

Badenoch, yang berbicara kepada penyiar pada Minggu (1/11), menilai permintaan maaf tidak perlu karena Perdana Menteri Tony Blair sudah menyampaikan penyesalan dua dekade lalu. Ia juga mempertanyakan apakah pemimpin masa depan masih layak menghadiri forum Commonwealth jika pertemuan itu terus-menerus dijadikan ajang menagih uang kepada Inggris. "Kekhawatiran saya adalah KTT CHOGM ini menjadi kesempatan lain bagi orang-orang untuk mulai meminta uang kepada Inggris karena perdagangan budak. Kita harus mulai melihat bagaimana menyatukan Commonwealth—melihat ke depan, bukan ke belakang," ujarnya kepada Sky News.

Pernyataan itu muncul bersamaan dengan langkah Andy Burnham, yang disebut sedang mempertimbangkan permintaan maaf resmi sebelum berangkat ke KTT Kepala Pemerintahan Commonwealth (CHOGM) di Antigua dan Barbuda pekan depan. Dalam artikelnya untuk The Guardian, Burnham menegaskan tidak akan ada reparasi dalam bentuk kompensasi finansial, tetapi ia bersedia membantu negara-negara miskin merestrukturisasi utang dengan syarat lebih ringan.

Dalam cuitannya, Badenoch mendesak para pemimpin untuk jujur tentang seluruh sejarah, bukan memilih bagian yang menguntungkan secara politik saat ini. Ia menyoroti peran Inggris dalam mengakhiri perdagangan budak transatlantik, dan mempertanyakan apakah negara-negara Karibia juga akan menuntut pertanggungjawaban dari keturunan kerajaan Afrika, penguasa, dan pedagang yang menangkap serta menjual budak. "Jika negara-negara Karibia meminta permintaan maaf resmi dari Inggris, apakah mereka juga akan meminta hal yang sama kepada keturunan kerajaan Afrika, penguasa, dan pedagang yang menangkap, menjual, dan mengambil keuntungan dari perdagangan itu?" tulisnya.

Kanselir John Healey, dalam wawancara dengan BBC, menegaskan bahwa rakyat Inggris tidak boleh menanggung beban finansial atas reparasi karena mereka "tidak memiliki peran" dalam perdagangan budak. "Perdana menteri telah mengatakan bahwa kami terbuka pada diskusi tentang permintaan maaf. Menurutnya itu hal yang benar, terutama menjelang konferensi para pemimpin Commonwealth. Tetapi ia tidak percaya bahwa reparasi adalah pendekatan yang tepat, dan mempertimbangkan permintaan maaf resmi tidak berarti menerima bahwa rakyat Inggris sekarang harus menanggung tanggung jawab finansial atas bagian apa pun dari peristiwa yang terjadi ratusan tahun lalu, di mana mereka tidak memiliki peran," ujarnya.

Perdebatan ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara tanggung jawab sejarah dan realitas politik domestik di Inggris. Di satu sisi, negara-negara Karibia dan aktivis reparasi melihat permintaan maaf sebagai langkah awal menuju keadilan restoratif, termasuk kompensasi finansial dan restrukturisasi utang. Di sisi lain, politisi seperti Badenoch dan Healey khawatir bahwa permintaan maaf akan menjadi preseden hukum dan finansial yang memberatkan generasi sekarang. Isu ini juga bergema di Indonesia, meskipun dalam konteks yang berbeda: Indonesia memiliki sejarah kolonialisme yang panjang dan sering menjadi bahan perdebatan tentang bagaimana negara bekas jajahan menuntut pengakuan sejarah dari bekas penjajah. Namun, fokus perdebatan di Inggris lebih spesifik pada reparasi perbudakan, yang melibatkan negara-negara Karibia dan Afrika.

"Saya tidak berpikir kita harus memberikan uang untuk mengompensasi orang atas perdagangan budak, dan saya tidak berpikir Andy Burnham perlu meminta maaf karena itu adalah pengungkit untuk membuka pintu meminta uang," kata Badenoch.

Dengan KTT CHOGM yang tinggal menghitung hari, tekanan terhadap Inggris untuk mengambil sikap jelas akan semakin besar. Pertanyaannya, apakah London akan memilih jalan kompromi—misalnya permintaan maaf tanpa kompensasi finansial—atau tetap bertahan pada posisi yang menolak segala bentuk tanggung jawab finansial? Keputusan ini tidak hanya akan memengaruhi hubungan Inggris dengan negara-negara Commonwealth, tetapi juga menjadi preseden bagi negara-negara lain yang menghadapi tuntutan serupa di masa depan.