Anggaran Pertama Menkeu Inggris: £100 untuk Tagihan Energi, Dibiayai Pajak Bank

Pemerintah Inggris di bawah Menteri Keuangan John Healey merilis anggaran pertamanya dengan menggabungkan dua langkah kontroversial: memberikan subsidi energi £100 kepada jutaan rumah tangga sekaligus menaikkan pajak atas laba bank dari 3% menjadi 6%. Kebijakan ini diumumkan di tengah tekanan ekonomi global dan harga minyak yang melonjak akibat konflik di Timur Tengah.

Healey menyebut langkah tersebut sebagai upaya memberikan "ruang bernapas" bagi keluarga berpenghasilan rendah dan "harapan untuk masa depan" di tengah "badai ekonomi global". Namun, ia mengakui bahwa banyak keputusan strategis—termasuk belanja pertahanan dan reformasi kesejahteraan—baru akan dibahas tahun depan. Kenaikan pajak bank berlaku Januari tahun depan hingga April 2028, dan juga mencakup pajak atas mesin judi bernilai tinggi.

Untuk meringankan beban dunia usaha, ambang batas bisnis ritel di Inggris yang mulai dikenai pajak properti (business rates) dinaikkan dari £12.000 menjadi £18.000. Namun, toko vape dan pusat permainan dewasa dikecualikan dari insentif ini. Meski demikian, ruang fiskal Healey sangat sempit: pemerintah harus menanggung tambahan £14 miliar untuk pembayaran bunga utang tahun ini.

Kepala Otoritas Anggaran Independen (OBR) David Miles menggambarkan prospek ekonomi Inggris sebagai "cukup suram", dengan rumah tangga diperkirakan hanya sedikit lebih baik dibanding sebelum pandemi Covid-19, bahkan satu dekade setelah guncangan tersebut. OBR juga merevisi turun proyeksi pertumbuhan tahun depan menjadi 1%, meski ada perbaikan tipis di tahun-tahun berikutnya.

Healey juga mengumumkan desentralisasi fiskal yang disebutnya "tindakan devolusi paling radikal dalam satu generasi": walikota regional akan menerima 20% dari pajak properti dan sebagian pajak penghasilan untuk dibelanjakan sesuai prioritas lokal, dengan target 100% pajak properti pada akhir dekade. Langkah ini diharapkan memberi daerah kendali lebih besar atas pendapatan mereka.

Di sisi lain, ia menegaskan komitmen Partai Buruh untuk menurunkan tagihan kesejahteraan dengan "cara Buruh", namun keputusan baru akan diambil setelah kajian dari Alan Milburn (soal pemuda tanpa pekerjaan) dan Stephen Timms (soal tunjangan disabilitas) terbit tahun depan. Kekosongan £4,7 miliar dalam rencana investasi pertahanan akan ditutup sebagian dari anggaran belanja modal kementerian, dan rencana pencapaian belanja pertahanan 3% dari PDB pada 2030 (serta 3,5% pada 2035) akan diuraikan dalam tinjauan belanja tahun depan.

"Anggaran ini memiliki banyak langkah rumit tetapi sangat sedikit yang akan menggerakkan pertumbuhan," kata Helen Miller, direktur Institute for Fiscal Studies.

Kritik datang dari berbagai pihak. Pemimpin Konservatif Kemi Badenoch menilai rencana Healey "tidak cukup berani" dan pemerintah "terlalu boros, terlalu banyak berutang, dan tenggelam dalam sistem kesejahteraan yang tak terkendali". Ia menyoroti keputusan Healey yang mundur sebagai menteri pertahanan pada Juni lalu karena kekhawatiran kurangnya dana, dan menuntut Healey mundur lagi. Sementara itu, pemimpin Lib Dem Ed Davey menyebut anggaran hanya "tambal sulam" tanpa perbaikan hubungan dagang dengan Uni Eropa, dan Nigel Farage dari Reform UK menilai tidak ada nilai signifikan untuk pertahanan.

Dari kiri, Sekretaris Jenderal serikat Unite Sharon Graham menyebut langkah biaya hidup sebagai "langkah bayi" karena hanya £100, sementara tagihan energi diperkirakan melonjak lebih dari £400 pada Januari. Pemimpin Partai Hijau Zack Polanski menuduh anggaran "mengkhianati masa depan generasi muda dan planet ini" karena tidak menyinggung iklim sama sekali.

Dengan tekanan fiskal yang masih berat dan ketidakpastian global, anggaran ini menyisakan pertanyaan: apakah stimulus kecil dan pajak bank yang lebih tinggi cukup untuk menstabilkan ekonomi Inggris, atau justru memperlebar ketimpangan dan menunda keputusan krusial hingga tahun depan?