Vance Akui 'Tidak Tahu' Soal Tentara AS Tewas di Kuwait, Town Hall CBS Berubah Jadi Ujian Kepemimpinan
Baca dalam 60 detik
- Wakil Presiden JD Vance mengaku baru pertama kali mendengar kematian enam tentara AS akibat serangan drone Iran di Kuwait dalam forum town hall CBS.
- Dari harga bensin hingga imigrasi, Vance berulang kali menghadapi pertanyaan tajam dari pemilih yang mengaku pendukungnya pada 2024.
- Pengakuan Vance soal 'gelembung' informasi di pemerintahan memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas menjelang Pilpres 2028.

Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance mengakui bahwa dirinya baru pertama kali mendengar kabar tewasnya enam tentara AS dalam serangan drone Iran di Kuwait, saat menghadapi pertanyaan tajam dari pemilih dalam acara town hall CBS News yang disiarkan Sabtu malam (17/10/2026). Pengakuan itu menjadi momen paling mencolok dalam forum yang seharusnya menjadi ajang sosialisasi kebijakan pemerintahan Trump, namun berubah menjadi ujian atas kepemimpinan dan transparansi Gedung Putih.
Pertanyaan tersebut datang dari Joey Amor, suami mendiang Master Sgt. Nicole Amor, yang gugur pada 1 Maret 2026โsehari setelah Presiden Donald Trump memulai perang dengan Iran. Amor menanyakan kesalahan fundamental yang menyebabkan kematian para tentara dan bagaimana para pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Vance tampak terkejut. "Ini benar-benar pertama kali saya mendengar hal ini," ujarnya, sebelum berjanji akan berbicara lebih lanjut dengan Amor. Ia kemudian mengakui adanya kekeliruan penempatan pasukan yang telah diperbaiki.
Selain isu perang, Vance mendapat tekanan soal harga bensin yang melonjak akibat konflik di Timur Tengah. Seorang pria asal Michigan yang mengaku memilih Trump-Vance pada 2024 mengungkapkan kekecewaannya dan berencana mendukung El-Sayed. Vance mengakui harga bahan bakar terlalu tinggi dan menyalahkan situasi di Timur Tengah serta berkurangnya kapasitas kilang minyak AS pada era Presiden Joe Biden. Namun, ketika ditanya apakah pemerintahan Trump turut bertanggung jawab atas situasi tersebut, ia menghindar dengan mengatakan bahwa yang terpenting adalah solusi ke depan, bukan mencari kambing hitam atas peristiwa tujuh bulan lalu.
Isu imigrasi juga menjadi sorotan. Seorang biarawati yang berbicara tentang iman Katolik mereka mempertanyakan taktik penegakan imigrasi yang keras, termasuk pemisahan anak dari orang tua saat razia. Vance menjawab bahwa pemerintah berusaha mencapai keseimbangan, namun mengakui bahwa hal itu "terus menjadi pekerjaan yang sedang berjalan" dan kadang terjadi kesalahan. Ia menyebut beberapa kasus telah diselidiki dan berujung pada pelatihan tambahan atau tindakan disipliner, tetapi tidak dipublikasikan agar proses investigasi berjalan tuntas.
Pemilih lain, yang menjadi warga negara AS lima tahun lalu dan mendukung Vance, mempertanyakan pernyataannya yang menyebut pemegang visa H1-B sebagai "pelayan terikat asing". Vance mengakui retorikanya tidak sempurna dan mengatakan bahwa kritiknya ditujukan kepada perusahaan yang mendatangkan pekerja, bukan kepada para pekerja imigran itu sendiri.
Di segmen lain, moderator Tony Dokoupil menekan Vance soal dugaan pemanfaatan jabatan untuk keuntungan pribadi, termasuk pendapatan Presiden Trump dari bisnis kripto yang mencapai hampir 1,2 miliar dolar AS pada tahun lalu menurut laporan federal, serta pengunduran diri Duta Besar AS untuk Yunani Kimberly Guilfoyle yang membantah tuduhan memanfaatkan posisinya. Vance menyatakan tidak pernah melihat hal seperti itu dari presiden, tetapi menegaskan bahwa siapa pun yang memperjualbelikan akses ke Gedung Putih adalah tindakan tercela dan harus menerima konsekuensi.
"Jika ada orang yang menjual akses ke Gedung Putih, itu menjijikkan dan tercela, dan mereka harus menanggung akibatnya." โ JD Vance
Bagi Indonesia, pernyataan Vance tentang visa H1-B dan retorika anti-imigran memiliki implikasi tidak langsung terhadap tenaga kerja terampil asal Indonesia yang mencari peluang di AS. Ketegangan di Timur Tengah juga berpotensi memengaruhi harga energi global, yang dapat berdampak pada subsidi dan inflasi domestik. Sementara itu, ketidakpastian politik di Washington menjelang Pilpres 2028 dapat memengaruhi arah kebijakan perdagangan dan investasi yang selama ini menjadi acuan bagi negara-negara mitra, termasuk Indonesia.
Pengakuan Vance bahwa ia hidup dalam "gelembung" informasi memunculkan pertanyaan lebih besar: seberapa jauh Gedung Putih mengendalikan narasi dan seberapa cepat informasi kritis sampai ke pembuat kebijakan? Jika seorang wakil presiden saja baru mendengar kematian tentara negaranya berbulan-bulan setelah peristiwa, publik berhak mempertanyakan mekanisme akuntabilitas di pemerintahan. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan kredibilitas Vance jika ia benar-benar mencalonkan diri pada 2028.



