Mahkamah Agung AS Didesak Putuskan Status Pasar Prediksi Olahraga: CFTC vs 39 Negara Bagian

Mahkamah Agung Amerika Serikat menghadapi tekanan besar untuk turun tangan dalam sengketa yurisdiksi pasar prediksi olahraga. Pekan lalu, gelombang amicus brief—dari mantan Senator Chris Dodd hingga NFL dan 39 negara bagian—mendesak agar kontrak berbasis olahraga tidak dikategorikan sebagai swap yang diatur Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Pada Jumat, CFTC justru merilis dua proposal aturan yang menegaskan posisinya: kontrak event, termasuk olahraga, tetap masuk definisi swap.

Perpecahan di pengadilan banding menjadi pemicu utama. Dua pengadilan banding memutuskan bahwa pasar prediksi olahraga adalah produk perjudian yang seharusnya diatur negara bagian, sementara satu pengadilan banding lainnya menegaskan yurisdiksi CFTC. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi operator seperti Kalshi dan platform serupa, serta memaksa Mahkamah Agung untuk menyelesaikan konflik antar sirkuit.

Dalam briefnya, Dodd—yang namanya melekat pada Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 2010—menegaskan bahwa undang-undang tersebut tidak dimaksudkan memberi CFTC wewenang mengalahkan regulasi perjudian negara bagian. Ia membedakan secara tegas antara derivatif sebagai instrumen keuangan dan taruhan olahraga. "Parlay yang merangkai beberapa taruhan—sering pada spread poin atau performa pemain di berbagai pertandingan, kota, dan cabang olahraga—tidak memfasilitasi lindung nilai atau penemuan harga," demikian kutipan dari filing tersebut. Dodd juga menolak klaim CFTC tentang "yurisdiksi eksklusif" atas produk-produk ini.

Mantan Ketua CFTC Gary Gensler, yang turut merancang regulasi implementasi Dodd-Frank, menyampaikan argumen serupa: undang-undang tidak memberikan CFTC wewenang untuk mendahului hukum perjudian negara bagian. NFL, yang berkepentingan langsung karena popularitas taruhan olahraga, mengkritik pendekatan "laissez-faire" CFTC dan menyoroti perbedaan perlakuan antara perusahaan perjudian yang diatur negara bagian dan designated contract market (DCM) yang diatur CFTC.

Langkah CFTC pada Jumat mempertegas posisinya: perjudian bergaya kasino dikecualikan dari definisi swap, tetapi kontrak event tetap dianggap swap. Regulator ingin secara formal memasukkan olahraga, politik, budaya, dan cuaca sebagai bagian dari kontrak event yang dihitung sebagai swap. Proposal ini menuai kritik karena dianggap memperluas cakupan federal secara sepihak di tengah sengketa yurisdiksi yang belum tuntas.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menawarkan pelajaran berharga. Meskipun pasar prediksi berbasis olahraga belum menjadi isu regulasi utama di Tanah Air, perdebatan serupa bisa muncul seiring pertumbuhan platform keuangan digital dan taruhan daring. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia perlu mencermati bagaimana yurisdiksi antara regulator keuangan dan otoritas perjudian—yang di Indonesia dipegang Kementerian Komunikasi dan Informatika—dapat tumpang tindih. Kejelasan batas antara instrumen derivatif dan produk spekulatif akan menentukan arah industri keuangan digital nasional.

Kasus ini juga menyoroti bagaimana definisi hukum yang tertunda dapat menciptakan ketidakpastian berkepanjangan. Operator pasar prediksi di AS kini beroperasi dalam bayang-bayang putusan Mahkamah Agung, sementara negara bagian dan suku Indian terus memperjuangkan hak regulasi mereka. Jika Mahkamah Agung memihak negara bagian, lanskap pasar prediksi olahraga bisa berubah drastis; jika memihak CFTC, yurisdiksi federal atas kontrak event akan semakin kuat.

Pertanyaan besarnya: akankah Mahkamah Agung mengambil kasus ini sebelum tenggat Kalshi berakhir, atau akankah ketidakpastian hukum terus menghambat inovasi di sektor keuangan digital? Jawabannya tidak hanya menentukan masa depan pasar prediksi di AS, tetapi juga memberi sinyal bagi regulator di seluruh dunia—termasuk Indonesia—tentang bagaimana batas antara inovasi keuangan dan perjudian seharusnya ditarik.