Suahasil Belum Putuskan Nasib Perombakan Pejabat DJP: Tunggu Rekomendasi Eselon I

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan belum bisa memastikan apakah perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dilakukan pada 10 September 2026 akan dibatalkan, menyusul permintaan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. Suahasil mengaku masih menampung masukan dari seluruh unit eselon I sebelum mengambil keputusan.

Permintaan pembatalan itu muncul setelah sejumlah jabatan strategis di DJP dirombak pada masa kepemimpinan Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa. Bimo, yang kini memimpin DJP, menilai perombakan tersebut perlu ditinjau ulang. Namun Suahasil enggan berspekulasi apakah pembatalan menjadi opsi yang paling tepat.

"Kami masih mendiskusikan proses dan aktivitas yang sudah terjadi," ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026). Ia menambahkan bahwa penunjukan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki mekanisme berjenjang dan melibatkan seluruh unit terkait.

Suahasil menekankan pentingnya struktur pejabat yang mampu bekerja lintas eselon I untuk memperkuat sinergi dan koordinasi. Menurutnya, kombinasi pejabat yang ada saat ini perlu dipastikan selaras dengan tata kelola yang berlaku. "Kadang kita memerlukan struktur yang bersifat lintas unit agar koordinasi dan sinergi Kemenkeu tetap terjaga," tuturnya.

Hingga kini, Suahasil belum memberi sinyal apakah pembatalan akan dilakukan. Ia hanya menyebut akan melihat terlebih dahulu proses pelantikan yang sudah berjalan, termasuk pelantikan hybrid yang melibatkan kehadiran fisik dan daring. "Kita lihat dulu apa yang sudah dilakukan kemarin, karena ada pelantikan yang hybrid, ada yang datang, sehingga ini menjadi kombinasi keseluruhan," jelasnya.

"Penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit. Saya masih menunggu dari teman-teman eselon I."

— Suahasil Nazara, Menteri Keuangan

Bagi pelaku pasar dan wajib pajak, ketidakpastian ini bisa memengaruhi kepercayaan terhadap stabilitas organisasi DJP. DJP merupakan institusi kunci dalam penerimaan negara, dengan target pajak yang selalu menantang. Perombakan yang tidak tuntas berpotensi mengganggu kesinambungan program reformasi perpajakan, termasuk digitalisasi dan penguatan kepatuhan wajib pajak.

Sejumlah pengamat menilai bahwa pergantian pejabat di tubuh DJP harus mengedepankan profesionalisme dan tata kelola, bukan sekadar transaksi politik. Mereka mengingatkan bahwa konsistensi kebijakan perpajakan menjadi sinyal penting bagi investor, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan APBN yang semakin besar. Jika polemik ini berlarut, risiko melemahnya penerimaan pajak dan ketidakpastian iklim usaha bisa membayangi.

Ke depan, keputusan Suahasil akan menjadi ujian awal kepemimpinannya di Kemenkeu. Apakah ia akan mempertahankan hasil perombakan demi kesinambungan, atau membatalkannya untuk merangkul semua pihak? Yang jelas, arah kebijakan DJP akan sangat menentukan efektivitas pemungutan pajak dan pada akhirnya berdampak pada pembangunan nasional.