Menteri Terkaya RI Simpan Mercedes-Benz G63 Rp 8,8 Miliar di Garasi, Ini Daftar Lengkapnya

Menteri dengan kekayaan terbesar di Kabinet Merah Putih, Widiyanti Putri, tercatat memiliki koleksi kendaraan mewah yang nilainya menembus puluhan miliar rupiah. Dalam laporan harta kekayaan terbaru, ia mendeklarasikan enam unit mobil dengan total nilai mencapai Rp 24,102 miliar, naik Rp 4,639 miliar dibandingkan periode sebelumnya. Angka itu menjadikannya salah satu pejabat dengan portofolio aset transportasi paling mencolok di lingkungan pemerintahan saat ini.

Peningkatan tersebut tidak lepas dari penambahan unit anyar berbanderol tinggi. Mercedes-Benz G63 tahun 2025 menjadi primadona dengan taksiran Rp 8,8 miliar, disusul Bentley Flying Spur W12 2022 senilai Rp 4,418 miliar dan Lexus LS500H 2024 seharga Rp 3,65 miliar. Sementara model paling terjangkau dalam daftar, Mercedes-Benz S63 2014, masih dihargai Rp 2,334 miliar. Seluruh kendaraan dilaporkan sebagai hasil sendiri, bukan warisan atau hibah.

Koleksi ini bukan sekadar konsumsi pribadi. Bagi pasar otomotif nasional, daftar tersebut menjadi cermin kecil dari segmen ultra-premium yang tetap bergerak meski daya beli kelas menengah melemah. Mercedes-Benz G63, misalnya, adalah ikon SUV yang dibekali mesin 4.0 liter V8, transmisi AMG Speedshift TCT 9G, dan tenaga 585 daya kuda. Akselerasi 0-100 km/jam diklaim 4,4 detik dengan kecepatan puncak 240 km/jam. Spesifikasi itu menempatkannya bukan sebagai kendaraan harian biasa, melainkan simbol status yang diburu kalangan tertentu.

"Dengan banderol mendekati Rp 8 miliar, pembelinya pasti sangat terbatas. Ini bukan pasar massal, tapi pasar eksklusif yang tidak terpengaruh fluktuasi bulanan," ujar seorang analis otomotif yang memantau data Gaikindo, menggambarkan karakter segmen ini.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan sepanjang 2026 hanya dua unit G63 yang tersalurkan ke diler. Angka itu menegaskan bahwa kendaraan ini lebih sering muncul di garasi kolektor atau pejabat daripada di jalan raya. Bagi investor dan pelaku bisnis, fenomena ini memberi sinyal bahwa permintaan barang mewah di Indonesia tetap memiliki ceruk yang solid, meski secara volume tidak signifikan. Pajak barang mewah dan bea masuk tetap menjadi sumber penerimaan negara dari setiap unit yang masuk.

Di sisi lain, publikasi harta kekayaan pejabat melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi instrumen penting untuk transparansi. Daftar mobil mewah ini bukan hanya soal gaya hidup, tetapi juga bagian dari akuntabilitas aset. Masyarakat dapat menilai apakah kepemilikan tersebut konsisten dengan profil penghasilan yang dilaporkan. Ke depan, pengawasan atas aset bergerak seperti kendaraan mewah akan semakin relevan, terutama jika dikaitkan dengan kepatuhan pajak dan integritas pejabat.

Pertanyaannya, akankah tren koleksi mobil mewah di kalangan pejabat terus meningkat seiring pemulihan ekonomi? Atau justru menjadi sorotan publik yang menuntut penjelasan lebih rinci mengenai sumber perolehan aset? Yang jelas, setiap unit yang terparkir di garasi menteri adalah cerminan dari dinamika ekonomi dan politik yang lebih luas.