AHY Sinergikan Program 3 Juta Rumah dengan Gerakan Indonesia ASRI: Strategi Baru Atasi Permukiman Kumuh
Baca dalam 60 detik
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggabungkan program pembangunan 3 juta rumah dengan Gerakan Indonesia ASRI untuk menangani kawasan kumuh secara terpadu.
- Pendekatan ini menandai pergeseran dari pembangunan rumah tunggal ke penataan kawasan menyeluruh, berpotensi mengubah wajah permukiman dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
- Keberhasilan program akan bergantung pada koordinasi lintas sektor, pendanaan, dan partisipasi warga; jika berhasil, ini bisa menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia.

Pemerintah Indonesia memperkenalkan strategi baru dalam mengatasi permukiman kumuh dengan menggabungkan program pembangunan 3 juta rumah dan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Ramah, Indah). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengumumkan sinergi ini dalam forum koordinasi penanganan permukiman kumuh terpadu yang digelar di Jakarta, Selasa (15/9/2026). Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat perbaikan kualitas hunian sekaligus menata kawasan secara menyeluruh, bukan sekadar membangun unit rumah baru.
Selama ini, program pembangunan rumah sering kali berjalan terpisah dari upaya penataan lingkungan. Akibatnya, banyak rumah baru berdiri di kawasan yang masih minim infrastruktur, sanitasi, dan ruang terbuka hijau. Dengan mengawinkan dua program, pemerintah ingin memastikan bahwa pembangunan fisik rumah diikuti oleh perbaikan ekosistem permukiman. Gerakan Indonesia ASRI sendiri menitikberatkan pada aspek kebersihan, kesehatan, keindahan, dan keamanan lingkungan, yang sejalan dengan target penataan kawasan kumuh.
Menurut AHY, pendekatan terpadu ini akan melibatkan berbagai kementerian dan pemerintah daerah. "Kita tidak bisa hanya membangun rumah, tetapi juga harus memastikan lingkungannya layak huni," ujarnya dalam forum tersebut. Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci, termasuk dalam hal pembebasan lahan, penyediaan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
Bagi investor dan pelaku pasar properti, sinergi ini membuka peluang pada sektor konstruksi, material bangunan, dan teknologi pengolahan limbah. Namun, tantangan utama terletak pada eksekusi di lapangan. Koordinasi antarinstansi yang rumit, keterbatasan anggaran, dan resistensi warga terhadap relokasi menjadi ujian. Pemerintah perlu memastikan bahwa program ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk swasta dan masyarakat. Tanpa itu, target 3 juta rumah hanya akan menjadi angka," kata seorang pengamat tata kota dari Universitas Indonesia.
Di sisi lain, Gerakan Indonesia ASRI juga berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup bersih dan sehat. Jika diintegrasikan dengan program pembangunan rumah, dampaknya bisa lebih luas, mulai dari penurunan angka penyakit berbasis lingkungan hingga peningkatan produktivitas warga. Pemerintah daerah diharapkan segera menyusun rencana aksi konkret, termasuk alokasi anggaran dan jadwal pelaksanaan.
Ke depan, publik akan menantikan apakah program ini mampu mengubah lanskap permukiman kumuh di berbagai kota. Dengan pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, cita-cita menyediakan hunian layak bagi seluruh rakyat bukanlah hal yang mustahil. Namun, tanpa transparansi dan akuntabilitas, program sebesar ini berisiko stagnan di tengah jalan.



