PISA 2025: 59% Siswa Vietnam Gagal Pahami Bacaan, Sinyal Bahaya bagi Asia Tenggara
Baca dalam 60 detik
- Hasil PISA 2025 menempatkan Vietnam pada posisi rentan: mayoritas pelajar 15 tahun tak mencapai kompetensi literasi minimum.
- Kementerian Pendidikan Vietnam menyalahkan peralihan ke ujian berbasis komputer, tetapi pengamat menilai masalahnya lebih struktural.
- Bagi Indonesia, temuan ini menjadi cermin: kualitas literasi kawasan menjadi taruhan daya saing ekonomi digital.

Lebih dari separuh pelajar berusia 15 tahun di Vietnam tidak mampu mengolah informasi bacaan untuk menyelesaikan persoalan nyata, menurut rilis terbaru Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) 2025 yang digelar Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Angka itu mencuat sebagai tamparan bagi sistem pendidikan yang lama dibanggakan di Asia Tenggara.
Dari 7.350 siswa yang mewakili 194 sekolah menengah, hanya 41% yang mencapai Level 2—ambang batas kemahiran dasar versi PISA—dalam kemampuan membaca. Capaian itu terpaut hampir 30 poin persentase di bawah rerata negara-negara OECD. Skor rata-rata membaca Vietnam tercatat 392, sementara sains 457, matematika 443, dan pemecahan masalah komputasi 461. Dibandingkan penilaian 2022, terjadi kemerosotan antara 15 hingga 70 poin.
Menariknya, kelemahan tidak merata. Di bidang sains, 71% siswa Vietnam menembus Level 2, nyaris menyamai rerata OECD (74%). Matematika juga relatif terjaga dengan 58% siswa mencapai ambang minimum, meski masih di bawah standar OECD (65%). Artinya, persoalan literasi baca bukan sekadar soal penguasaan materi, melainkan kemampuan bernalar atas teks—kompetensi yang justru krusial di dunia kerja berbasis informasi.
Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Vietnam berargumen bahwa penurunan tajam ini dipicu oleh transisi format ujian dari kertas ke komputer yang baru pertama kali dilakukan. Mereka menilai perbedaan metode tak serta-merta mencerminkan kemunduran mutu pendidikan. Namun, sejumlah pengamat pendidikan menyoroti bahwa dalih teknis tidak cukup menjelaskan kesenjangan sebesar itu, terutama karena literasi baca adalah fondasi untuk semua mata pelajaran.
"Siswa perlu meningkatkan keterampilan pemahaman bacaan di semua mata pelajaran. Ini bukan hanya tanggung jawab kelas sastra, karena siswa perlu tahu cara membaca, memilih informasi penting, membandingkan, dan menarik kesimpulan," ujar pernyataan kementerian, seperti dikutip dari rilis resmi.
Pemerintah Vietnam lantas mendorong guru membiasakan siswa berhadapan dengan beragam format informasi—teks, tabel, grafik, hingga data digital—dan melakukan asesmen rutin. Pendekatan PISA yang menekankan nalar kritis dan pemecahan masalah diminta diterapkan, bukan sekadar dijadikan bimbingan ujian. Kementerian juga memuji etos belajar siswa yang dinilai gigih dan adaptif terhadap teknologi.
Bagi Indonesia, hasil ini bukan sekadar berita tetangga. Posisi Vietnam dalam beberapa tahun terakhir sering dijadikan tolok ukur kemajuan pendidikan di ASEAN, terutama setelah debutnya di PISA 2012. Jika negara dengan tradisi belajar disiplin pun tergelincir dalam literasi dasar, tekanan terhadap Indonesia untuk berbenah semakin besar. Skor PISA Indonesia pada 2022 juga masih jauh dari ambang ideal, dan keterampilan membaca menjadi penentu utama kesiapan angkatan kerja menghadapi otomatisasi dan ekonomi digital.
Dari kacamata investasi, kualitas literasi generasi muda berkorelasi langsung dengan produktivitas dan inovasi jangka panjang. Negara dengan angkatan kerja yang lemah dalam memahami instruksi kompleks, membaca data, atau menafsirkan dokumen teknis berisiko kehilangan daya saing di sektor bernilai tambah tinggi. Vietnam, yang selama ini menjadi magnet relokasi manufaktur, bisa menghadapi tantangan baru jika pasokan tenaga kerja terampil tidak sejalan dengan ekspansi industri.
PISA 2025 sendiri merupakan penyelenggaraan terbesar dengan 765.000 siswa dari 91 negara dan ekonomi. China menempati posisi teratas di matematika dan sains, sedangkan Singapura memimpin di kemampuan membaca. Ke depan, pertanyaannya bukan hanya apakah Vietnam mampu membalikkan tren ini pada PISA 2028, tetapi apakah negara-negara Asia Tenggara—termasuk Indonesia—berani menjadikan literasi sebagai agenda darurat, bukan sekadar proyek seremonial.



